KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN dalam Kasus HGB Bogor
KPK memeriksa dua pejabat eselon I ATR/BPN sebagai saksi dugaan suap HGB. Perkara ini terkait pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor dan melibatkan delapan tersangka.
Oleh Arsyid Muhamad
· 1 menit baca
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi perkara dugaan suap sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Jakarta pada 18 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dua pejabat yang diperiksa ialah Asnaedi, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), serta Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). Keduanya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Penyidik juga memeriksa Muhammad Rizal, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, serta pihak swasta R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri sumber dana yang ditemukan dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan menelusuri perkara lahan Summarecon di Bogor
Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya terkait pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pemeriksaan para pejabat kementerian menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap proses pengurusan HGB dan dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. KPK belum mengungkap materi pemeriksaan secara rinci.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Analisis
KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Penyidikan Perkara ATR/BPN
Dewan Pengawas dan Inspektorat KPK menelusuri dugaan keterlibatan dua pegawai dalam kebocoran informasi penyidikan perkara ATR/BPN. Dugaan komunikasi…
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga




