Pemerintah Perluas Digitalisasi Bansos ke 258 Kabupaten/Kota

Jakarta — Pemerintah memperluas digitalisasi penyaluran bantuan sosial ke 258 kabupaten/kota dari sebelumnya 43 kabupaten/kota, dengan peluncuran skala besar ditargetkan mulai Oktober 2026.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan perkembangan itu pada 30 September 2026. Program tersebut mencakup digitalisasi perlindungan sosial dan diarahkan untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada penerima.

Perluasan itu didukung integrasi data antarkementerian dan lembaga berbasis kecerdasan buatan (AI). Pemerintah saat ini memprioritaskan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Mengapa perluasan bansos digital penting bagi pembaca

Perubahan ini penting karena cakupan layanan yang lebih luas dapat memengaruhi penerima bantuan di banyak daerah. Sistem digital juga menjadi dasar pemadanan dan pembaruan data penerima antarkementerian dan lembaga.

Pemerintah telah memperluas uji coba Perlindungan Sosial Digital ke 258 kabupaten/kota dan menargetkan penerapannya secara nasional. Pelaksanaan penyaluran bantuan tunai bergantung pada pemutakhiran data kependudukan hingga akhir 2026.

Digitalisasi tersebut masih berada dalam tahap perluasan uji coba. Data dari tahap sebelumnya mencakup 43 kabupaten/kota, sebelum diperluas menjadi 258 kabupaten/kota. Sistem ini disiapkan untuk menguji kesiapan pemerintah daerah, interoperabilitas data, dan mekanisme pendampingan masyarakat.

Peluncuran skala besar GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai Oktober 2026. Adapun perubahan bantuan dari barang atau subsidi komoditas menjadi uang tunai langsung disebut ditargetkan mulai kuartal I 2027, setelah proses pemutakhiran data selesai.

Sumber

• Republika Online — laporan ekonomi
• CNBC Indonesia — laporan kebijakan bansos digital
• kumparan.com
• news.detik.com
• rri.co.id