Kemenkeu Kaji Penyaluran Dana Tambahan untuk Daerah
Kementerian Keuangan masih mengkaji sumber, pos anggaran, dan jalur penyaluran rencana tambahan dana Rp100 miliar untuk provinsi serta minimal Rp20 miliar bagi kabupaten/kota.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Pada 17 November 2026, pemerintah masih mengkaji skema teknis penyaluran dana tambahan untuk pemerintah daerah setelah Presiden Prabowo Subianto merencanakan alokasi Rp100 miliar bagi setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten/kota di Indonesia.
Kementerian Keuangan menyatakan pembahasan mencakup sumber dana, pos anggaran, dan mekanisme penyaluran. Dana tersebut disebut berasal dari efisiensi belanja barang dan jasa kementerian serta lembaga pemerintah.
Opsi penyaluran yang dipertimbangkan adalah melalui Transfer ke Daerah (TKD) atau skema khusus yang serupa dengan mekanisme bagi daerah terdampak bencana. Pemerintah belum menetapkan instrumen yang akan digunakan.
Rencana penyaluran masih menunggu keputusan teknis
Setiap dana tambahan yang masuk ke daerah wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan anggaran juga akan diawasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Rencana alokasi itu sebelumnya disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 November 2026. Untuk provinsi, dana tambahan ditujukan bagi ibu kota provinsi, sedangkan kabupaten/kota memperoleh sedikitnya Rp20 miliar.
Pemerintah masih memproses aturan pelaksanaan sebelum menentukan waktu dan jalur pencairan. Bisnis.com melaporkan bahwa pengkajian teknis dilakukan oleh beberapa unit terkait di Kementerian Keuangan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pemerintahan
MPR Jadwalkan Pemilihan Wakil Presiden pada 9 Desember di Jakarta
MPR menetapkan sidang pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026 di Jakarta. Prabowo harus menyerahkan dua nama ca…
Terbaru di Pemerintahan


