Pemerintah Siapkan Skema Bertahap Kuliah Gratis di PTN

Jakarta — Pemerintah menyiapkan skema bertahap untuk menggratiskan pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN), berdasarkan perkembangan pembahasan pada 24 September 2026. Pemerintah belum menetapkan bentuk akhir kebijakan tersebut.

Mengapa ini penting: Mahasiswa PTN belum mengalami perubahan pembayaran UKT; pemerintah masih menyiapkan skema, menghitung anggaran sekitar Rp93,7 triliun, dan menargetkan pematangan rencana dalam dua sampai empat minggu.

Perkembangan itu mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 September 2026. Rapat membahas percepatan pendidikan gratis di sekolah negeri serta pematangan rencana pembebasan biaya kuliah di PTN.

Skema kuliah gratis belum final

Menurut Detik, pemerintah menargetkan pematangan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah dalam dua sampai empat minggu setelah rapat. Rencana tersebut mencakup uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal.

Bisnis.com melaporkan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah masih menghitung biaya pendidikan berdasarkan program studi dan wilayah, mempertimbangkan subsidi silang, serta menyesuaikannya dengan ruang fiskal.

Pemerintah juga mengkaji beberapa pilihan skema, termasuk kemungkinan penyesuaian berdasarkan kelompok penerima manfaat. Namun, sumber yang dikutip dalam laporan tersebut belum menyebut keputusan final mengenai cakupan penerima, besaran pembiayaan, atau waktu dimulainya pembebasan UKT.

Perhitungan kebutuhan anggaran

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelumnya menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp93,7 triliun untuk membebaskan biaya kuliah seluruh PTN. Perhitungan itu mencakup 2.833.169 mahasiswa program diploma dan sarjana di PTN vokasi maupun akademik, menurut laporan Detik.

Angka tersebut masih menjadi bahan pembahasan. Pemerintah perlu menata kembali pembiayaan pendidikan, termasuk pendapatan dari UKT dan jalur mandiri, sebelum menetapkan kebijakan yang berlaku bagi mahasiswa PTN.

Tahap berikutnya

Dalam dua sampai empat minggu setelah rapat 23 September 2026, pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah sebelum melaporkannya kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

Dengan demikian, rapat tersebut belum mengubah ketentuan pembayaran UKT di PTN. Kebijakan pembebasan biaya kuliah masih menunggu keputusan pemerintah mengenai skema, sasaran penerima, kebutuhan anggaran, dan tahapan pelaksanaan.

Sumber

• Detik
• Bisnis.com
• CNBC Indonesia
• Republika