Pemerintah Targetkan Digital Single ID Selesai Akhir 2026
Pemerintah menargetkan Digital Single ID selesai pada akhir 2026. Sistem ini disiapkan untuk mengintegrasikan data kependudukan dan memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah menargetkan seluruh penduduk Indonesia memiliki Digital Single ID pada akhir 2026. Ia menyampaikan target itu dalam diskusi yang digelar DEN bersama Prasasti Center for Policy Studies pada 12 Oktober 2026.
Mengapa ini penting: Jika terlaksana, sistem ini akan memengaruhi verifikasi identitas serta penyaluran bantuan sosial dan transfer langsung bagi penduduk di seluruh Indonesia pada akhir 2026.
Menurut Luhut, identitas data tunggal itu merupakan bagian dari digitalisasi data pemerintah dan integrasi data kependudukan. Pemerintah menyiapkan sistem tersebut untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan transfer langsung agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah sebelumnya menguji model digitalisasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut uji coba di daerah itu mencakup pendaftaran pada September 2025 dan mekanisme sanggah pada Maret–April 2026.
Luhut mengatakan pemerintah menargetkan penerapan digitalisasi tersebut meluas ke 514 kabupaten dan kota pada Oktober 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut program digitalisasi bantuan sosial telah diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026.
Dalam skema itu, Identitas Kependudukan Digital dari Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk memperkuat verifikasi penerima manfaat. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang disiapkan Kementerian Komunikasi dan Digital berfungsi mendukung pertukaran data antarinstansi.
Melalui Portal Perlinsos, masyarakat dapat mendaftar, memverifikasi identitas, memantau pengajuan, dan menyampaikan sanggah. Pemerintah mengingatkan warga menggunakan kanal layanan resmi berdomain .go.id dan mewaspadai tautan yang meminta data pribadi atau nomor rekening.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Surabaya Tidak Jadikan Desil Patokan Mutlak Penyaluran Bansos
Pemkot dan DPRD Surabaya menyepakati desil hanya menjadi panduan awal penyaluran bantuan sosial. Verifikasi penerima dilakukan melalui forum terbuka t…
Terbaru di Pemerintahan
Berita utama hari ini

Baca juga





