Komisi Informasi Pusat dan Daerah Bahas Penguatan Keterbukaan Informasi
Komisi Informasi Pusat dan daerah membahas penguatan keterbukaan informasi publik, kelembagaan, serta transformasi digital dalam Rakornas di Palembang pada 17–19 November 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Palembang — Komisi Informasi Pusat bersama Komisi Informasi daerah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, pada 17–19 November 2026.
Mengapa ini penting: Rakornas menyusun koordinasi dan rekomendasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi dan badan publik di berbagai daerah.
Forum itu membahas penguatan keterbukaan informasi publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembukaan Rakornas berlangsung pada 18 November 2026 di Palembang.
Menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rakornas mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi antara Komisi Informasi Pusat dan daerah.
Komisi Informasi juga membahas tantangan kelembagaan serta penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas keterbukaan informasi di daerah. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebut masukan untuk forum itu telah dihimpun melalui Pra-Rakornas pada 3 November 2026.
Media lokal Top Satu melaporkan Rakornas diikuti 30 Komisi Informasi dari berbagai daerah. Dalam forum tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menekankan penguatan kelembagaan dan transformasi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi.
Rangkaian Rakornas dan rapat kerja teknis dijadwalkan berlangsung hingga 19 November 2026. Hasil forum diharapkan menjadi rekomendasi bersama untuk memperkuat koordinasi serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Pemerintah Perpanjang Masa Kerja 172.323 Guru Non-ASN Mulai 2027
Pemerintah memperpanjang masa kerja 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri dan 2.482 guru Kementerian Agama yang kontraknya berakhir pada Desember 202…
Terbaru di Pemerintahan
Berita utama hari ini

Baca juga





