Kabar18.com

Kamis, 19 November 2026

Komisi Informasi Pusat dan Daerah Bahas Penguatan Keterbukaan Informasi

Komisi Informasi Pusat dan daerah membahas penguatan keterbukaan informasi publik, kelembagaan, serta transformasi digital dalam Rakornas di Palembang pada 17–19 November 2026.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Kaca pembesar di atas surat bertuliskan tangan bersama gumpalan kertas dan jam weker di atas meja kayu.
Ilustrasi: Kaca pembesar di atas surat bertuliskan tangan bersama gumpalan kertas dan jam weker di atas meja kayu. · Foto: KoolShooters / Pexels

Palembang — Komisi Informasi Pusat bersama Komisi Informasi daerah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, pada 17–19 November 2026.

Mengapa ini penting: Rakornas menyusun koordinasi dan rekomendasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi dan badan publik di berbagai daerah.

Forum itu membahas penguatan keterbukaan informasi publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembukaan Rakornas berlangsung pada 18 November 2026 di Palembang.

Menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rakornas mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi antara Komisi Informasi Pusat dan daerah.

Komisi Informasi juga membahas tantangan kelembagaan serta penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas keterbukaan informasi di daerah. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebut masukan untuk forum itu telah dihimpun melalui Pra-Rakornas pada 3 November 2026.

Media lokal Top Satu melaporkan Rakornas diikuti 30 Komisi Informasi dari berbagai daerah. Dalam forum tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menekankan penguatan kelembagaan dan transformasi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi.

Rangkaian Rakornas dan rapat kerja teknis dijadwalkan berlangsung hingga 19 November 2026. Hasil forum diharapkan menjadi rekomendasi bersama untuk memperkuat koordinasi serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.