Pengusaha Konveksi Dorong Bea Masuk Pengamanan untuk Pakaian Jadi Impor
Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya meminta pemerintah melindungi produsen tekstil dari tekanan pakaian jadi impor berharga murah. Organisasi itu sedang membahas penerapan bea masuk pengamanan bersama Kementerian Perindustrian.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Jakarta — Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya mendorong pemerintah menerapkan bea masuk tindakan pengamanan untuk pakaian jadi impor pada 16 November 2026. Usulan itu disampaikan Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman dalam keterangan resmi di Jakarta.
Mengapa ini penting: Jika diterapkan, bea masuk pengamanan akan memengaruhi tata niaga pakaian jadi impor dan perlindungan bagi produsen lokal, terutama industri kecil dan menengah.
Menurut Nandi, produk pakaian jadi yang masuk secara legal maupun ilegal dan dijual dengan harga sangat murah menekan produsen tekstil dalam negeri, terutama industri kecil dan menengah. Ia meminta kebijakan impor diterapkan secara adil dari sisi harga dan prosedur.
IPKB sedang membahas penerapan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor bersama Kementerian Perindustrian. Instrumen ini merupakan salah satu bentuk perlindungan perdagangan yang dapat digunakan ketika lonjakan impor atau harga dumping menekan industri domestik.
Nandi juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap impor dan menghentikan kebijakan relaksasi yang dinilai memperbesar tekanan terhadap industri tekstil dan produk tekstil. Namun, ia menyatakan impor tetap dapat dibuka selama berlangsung secara adil.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengenakan bea masuk tindakan pengamanan atau bea masuk antidumping di atas bea masuk biasa ketika impor suatu barang melonjak atau masuk dengan harga dumping. Kebijakan tersebut berbeda dari larangan impor.
Kebijakan yang sudah berlaku
Di sektor tekstil, Kementerian Keuangan telah menerapkan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor benang kapas sejak akhir Oktober 2025 dan kain tenunan dari kapas sejak 10 Januari 2026. Ketentuan untuk pakaian jadi masih dibahas IPKB dan Kementerian Perindustrian, menurut keterangan Nandi.
Pelaku usaha berharap instrumen perdagangan itu menciptakan persaingan yang lebih adil bagi produsen lokal. Pembahasan selanjutnya bergantung pada proses dan keputusan pemerintah sesuai ketentuan perdagangan yang berlaku.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Entrepreneur
Kemenperin Gandeng 64 IKM di Pameran Produk Lokal Jakarta
Kementerian Perindustrian menggelar Pameran Beli Produk IKM di Jakarta pada 9–12 November 2026. Kegiatan ini diikuti 64 IKM binaan dari berbagai sekto…
Terbaru di Entrepreneur

Berita utama hari ini

Baca juga





