Kabar18.com

Selasa, 17 November 2026

RUU Adminduk Perkuat NIK sebagai Identitas Tunggal dan Atur Verifikasi Digital

Pemerintah dan Komisi II DPR membahas RUU Administrasi Kependudukan pada 16 November 2026. RUU itu memperkuat NIK sebagai identitas tunggal dan mengatur verifikasi digital pengganti fotokopi dokumen.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tampilan jarak dekat perangkat pembaca kartu digital dengan tombol angka numerik.
Ilustrasi: Tampilan jarak dekat perangkat pembaca kartu digital dengan tombol angka numerik. · Foto: Nic Wood / Pexels

Jakarta — Pemerintah dan Komisi II DPR membahas Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada 16 November 2026. RUU itu mengarahkan Nomor Induk Kependudukan sebagai nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik.

Mengapa ini penting: Jika disahkan, masyarakat dapat menggunakan NIK sebagai identitas utama dan menjalani verifikasi layanan secara digital tanpa menyerahkan fotokopi atau tangkapan layar dokumen kependudukan.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, penguatan NIK ditujukan untuk mengintegrasikan penggunaan identitas dalam layanan publik tanpa menghapus tanggung jawab kementerian dan lembaga atas data sektoral masing-masing.

Komisi II DPR menyebut RUU itu juga mengatur larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar dokumen kependudukan dalam proses verifikasi layanan. Sebagai gantinya, verifikasi dirancang menggunakan alat baca digital yang terhubung dengan sistem data kependudukan.

Ketentuan tersebut belum menjadi aturan yang berlaku. Penerapannya masih bergantung pada proses pembahasan dan pengesahan RUU, serta kesiapan perangkat pembaca digital pada penyelenggara layanan, termasuk sektor swasta dan pelaku usaha kecil.

Dalam pembahasan itu, pemerintah juga mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital. Pemerintah mengusulkan agar akses lembaga pengguna terhadap data kependudukan dibatasi untuk verifikasi dan validasi, disertai kewajiban menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI menyebut penerapan nomor identitas tunggal diarahkan untuk mendukung layanan seperti pemilu, BPJS, pendidikan, dan penyaluran bantuan sosial. RUU tersebut selanjutnya diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.