Restitusi UMKM Rp7,14 Triliun hingga 31 Oktober 2026

Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencairkan restitusi pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp7,14 triliun kepada 125.375 wajib pajak hingga 31 Oktober 2026.

Data terbaru itu merupakan bagian dari total restitusi pajak yang dicairkan pemerintah sebesar Rp208,68 triliun sampai 31 Oktober 2026. Angka tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada 13 November 2026 dan menjadi laporan terbaru per 14 November 2026.

Percepatan pembayaran restitusi UMKM terlihat pada September-Oktober 2026. Rata-rata pencairan pada dua bulan tersebut mencapai Rp604,91 miliar per bulan, meningkat 86,5 persen dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei-Agustus 2026 sebesar Rp324,33 miliar per bulan.

Restitusi UMKM menjadi perhatian pelaku usaha

Bagi pelaku UMKM, restitusi merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nilai Rp7,14 triliun menunjukkan besarnya dana yang telah kembali kepada wajib pajak UMKM hingga akhir Oktober 2026, sementara jumlah 125.375 wajib pajak menggambarkan cakupan penerimanya.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan percepatan restitusi juga diarahkan kepada industri padat karya. Namun, laporan yang tersedia tidak mencantumkan jadwal pencairan berikutnya atau proyeksi total restitusi sampai akhir 2026.

Secara keseluruhan, realisasi Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026 menjadi konteks kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Perbandingan pencairan bulanan menunjukkan pembayaran kepada UMKM pada September-Oktober 2026 berlangsung lebih cepat daripada rata-rata Mei-Agustus 2026.

Sumber

• Liputan6 — laporan bisnis
• cnbcindonesia.com
• DDTC News — laporan perpajakan
• IKPI — laporan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia