Walikota Maulana Lantik 1.909 PPPK di Pemkot Jambi

KABAR18.COM - Pemerintah Kota Jambi mencatatkan tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia aparatur dengan melantik sebanyak 1.909 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta menyerahkan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Rabu (30/04), di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi.

Prosesi pelantikan ini berlangsung dalam suasana tak biasa. Hujan yang mengguyur sejak pagi tidak menyurutkan semangat peserta maupun Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, yang memimpin langsung prosesi tersebut. Bahkan Wali Kota memilih untuk berdiri tanpa payung bersama para ASN sebagai simbol solidaritas dan keteladanan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam mengabdi kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan.

“Saya secara resmi melantik 1.909 PPPK di lingkup Pemerintah Kota Jambi. Jangan terlena dengan status baru. Jaga kinerja, kedisiplinan, dan semangat pengabdian,” tegasnya.

la juga memberikan penekanan penting terhadap pelayanan publik, mengingat saat ini jumlah PPPK telah melebihi ASN PNS di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

“ASN kita berjumlah 4.200 orang, sementara PPPK sudah mencapai 5.907. Ini artinya PPPK memegang peran strategis. Jika kinerja PPPK baik, maka citra pemerintah juga akan baik,” ujar Wali Kota.

Para pegawai yang dilantik berasal dari berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pemadam kebakaran, ketertiban umum, serta perangkat daerah lainnya. Suasana khidmat terasa saat para peserta mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Wali Kota.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi, jajaran kepala OPD, pejabat eselon, perwakilan Bank Jambi, serta keluarga besar para peserta yang turut menyaksikan secara langsung di lapangan.

“Pelayanan publik harus menjadi yang terbaik. Kita bekerja untuk rakyat,” pungkas Maulana.

Di akhir sambutannya, Wali Kota berharap agar momentum ini menjadi dorongan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan profesionalisme ASN.