Kabar18.com

Rabu, 18 November 2026

38 Pelaku UMKM Pantai Pede Diminta Mengosongkan Lapak

Sebanyak 38 pelaku UMKM di Pantai Pede, Manggarai Barat, mengaku diminta membongkar lapak secara mandiri hingga Senin. Pengosongan disebut dapat dilakukan pada 18 November 2026.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah kios merah dan tumpukan kursi plastik di tepi pantai dengan deretan pohon kelapa.
Ilustrasi: Sebuah kios merah dan tumpukan kursi plastik di tepi pantai dengan deretan pohon kelapa. · Foto: Juan Pablo Daniel / Pexels

Pantai Pede — Sebanyak 38 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, mengaku diminta mengosongkan lapak pada 17 November 2026.

Mengapa ini penting: Rencana pengosongan dapat memengaruhi tempat usaha dan sumber penghasilan 38 pelaku UMKM di Pantai Pede mulai 18 November 2026.

Menurut laporan Tribun Flores dan Floresa.co, pedagang diminta membongkar lapak secara mandiri paling lambat Senin. Jika tidak, petugas disebut akan melakukan pengosongan pada 18 November 2026.

Pemberitahuan itu disampaikan setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi lapak pedagang. Para pedagang mengatakan mereka telah berjualan di kawasan tersebut selama beberapa tahun dan meminta pemerintah membuka dialog serta menyediakan tempat pengganti.

Floresa.co melaporkan, para pedagang membentuk Komunitas UMKM Pantai Pede setelah membahas rencana pengosongan tersebut. Mereka menyatakan akan tetap berjualan di lokasi itu kecuali pemerintah menyediakan tempat pengganti.

Persoalan itu berkaitan dengan pengelolaan lahan Pantai Pede. Menurut Floresa.co, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengembalikan pengelolaan lahan kepada pihak ketiga. Lahan yang disebut dalam laporan itu memiliki luas 31.670 meter persegi.

Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur Junaidin Mahasan meminta pemerintah tidak membongkar lapak sebelum ada dialog dengan pedagang. Ia mengatakan penataan aset daerah perlu mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Junaidin juga mendorong pemerintah provinsi membahas aspirasi pedagang dan memastikan ada kejelasan mengenai relokasi atau lokasi pengganti. Hingga laporan 17 November 2026, ia menyatakan belum memperoleh informasi terperinci mengenai rencana tersebut.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Daerah

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.