Kabar18.com

Rabu, 18 November 2026

KPK Telusuri Aliran Dana Dugaan Suap Pejabat Bea Cukai

KPK memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri dugaan aliran uang Rp3,25 miliar kepada Gatot Heroe Hernanda dalam perkara suap importasi yang melibatkan pejabat Bea dan Cukai.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Kapal kargo bermuatan peti kemas bersandar di bawah derek pelabuhan.
Ilustrasi: Kapal kargo bermuatan peti kemas bersandar di bawah derek pelabuhan. · Foto: Wolfgang Weiser / Pexels

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah saksi pada 17 November 2026 untuk menelusuri aliran uang dalam perkara dugaan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemeriksaan itu berkaitan dengan tersangka Gatot Heroe Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2.

Mengapa ini penting: Penyidikan ini menyangkut dugaan suap dalam proses kepabeanan dan berlanjut ke penyusunan berkas perkara Gatot untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan saksi diperlukan untuk memperkuat dugaan gratifikasi yang diterima Gatot terkait kewenangannya mengatur jalur importasi barang. KPK menduga Gatot menerima Rp3,25 miliar dari John Field, pemilik PT Blueray Cargo.

Menurut keterangan KPK yang dikutip Detik, uang itu merupakan bagian dari setoran yang diduga diberikan kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai. Total setoran tersebut mencapai Rp61,9 miliar dalam periode Juli 2025 hingga Januari 2026.

KPK menetapkan Gatot sebagai tersangka dan menahannya sejak 26 Agustus 2026. Ia disangkakan sebagai penerima dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan proses kepabeanan.

Perkembangan penyidikan

Pada 17 November, KPK menyatakan berkas perkara Gatot mendekati penyelesaian dan sedang disusun untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Dalam perkara yang sama, Ahmad Dedi alias Dedi Congor telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. KPK menyatakan belum dapat memastikan kondisi tersebut berdasarkan pemeriksaan penyidik.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 4 Februari 2026 terkait dugaan pengaturan jalur importasi barang. Pengembangan penyidikan kemudian menjerat sejumlah pejabat Bea dan Cukai serta pihak swasta.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.