Cakra Adi Negara Wajib Lapor dalam Kasus di Jakarta
Polda Metro Jaya tidak menahan Cakra Adi Negara setelah pemeriksaan awal dan menerapkan wajib lapor. PSI Kota Bekasi menyatakan ia bukan kader sejak September 2020.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Cakra Adi Negara tidak ditahan Polda Metro Jaya setelah pemeriksaan awal terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik pada Sabtu, 21 November 2026.
Penyidik menerapkan wajib lapor secara berkala dan memulangkan Cakra sekitar pukul 02.10 WIB setelah pemeriksaan awal serta administrasi penyidikan selesai. Proses hukum terhadapnya tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus tetap berjalan meski tersangka tidak ditahan
Perkara tersebut dilaporkan Dani Eko Wiyono pada 3 November 2026. Cakra disebut sebagai pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara atau Chakz yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah.
PSI Kota Bekasi menyatakan Cakra bukan lagi anggota partai sejak September 2020. Ketua DPD PSI Kota Bekasi Tanti Herawati menyebut Cakra sebelumnya mendapat mandat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPC PSI Bekasi Selatan untuk periode 2019–2020.
PSI Kota Bekasi menegaskan bahwa pernyataan dan tindakan Cakra setelah pemberhentian pada September 2020 tidak lagi berkaitan dengan institusi partai dan menjadi tanggung jawab pribadi.
Polda Metro Jaya menyatakan kewajiban lapor diberlakukan setelah pemeriksaan awal. Penyidikan tetap berlangsung, sedangkan Cakra wajib memenuhi panggilan penyidik dalam tahapan berikutnya. Dengan demikian, tidak ditahannya Cakra tidak menghentikan perkara yang sedang ditangani. Kewajiban lapor menjadi bagian dari proses yang diterapkan setelah pemeriksaan awal dan administrasi penyidikan selesai.
Cakra tetap harus mengikuti tahapan berikutnya sesuai panggilan penyidik, sementara perkara yang dilaporkan Dani Eko Wiyono tetap berjalan. Status Cakra sebagai bukan anggota PSI sejak September 2020 juga telah ditegaskan PSI Kota Bekasi. Partai menyatakan pernyataan dan tindakannya setelah pemberhentian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak lagi berkaitan dengan institusi partai.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
74 Aksi Dijadwalkan di Jakarta pada 10 November 2026
Sebanyak 74 kegiatan penyampaian aspirasi dijadwalkan berlangsung di Jakarta dan sekitarnya pada 10 November 2026. Pramono Anung meminta aksi tertib s…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini


