Kabar18.com

Sabtu, 21 November 2026

ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD DPR di Jakarta

ICW mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR pada 20 November 2026. Aduan itu menyoroti akses publik terhadap naskah RUU Perampasan Aset sebelum pengesahan.

Oleh

· 2 menit baca

Jakarta — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan aduan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada 20 November 2026 terkait naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang disebut tidak disebarkan selama proses pembahasan.

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset. ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyampaikan laporan setelah naskah rancangan itu disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 19 November 2026.

ICW menyatakan publik, termasuk organisasi tersebut, tidak memperoleh akses terhadap draf RUU Perampasan Aset hingga pengesahan. Aduan diarahkan kepada Puan sebagai Ketua DPR dan Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III DPR yang juga disebut memimpin Panitia Kerja RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman menanggapi laporan itu dengan menyatakan tidak mempermasalahkan langkah ICW. Ia mengatakan DPR telah berupaya sebaik mungkin dalam pembentukan undang-undang tersebut. Dalam laporan lain, pimpinan Komisi III menyebut pembahasan RUU dilakukan secara terbuka dan draf final bertanggal 19 November 2026 telah diunggah pada laman partisipasi legislasi DPR.

Aduan ICW menguji keterbukaan pembentukan undang-undang

Perkara ini menyangkut akses publik terhadap proses legislasi nasional. Perbedaan keterangan antara ICW yang mengaku tidak memperoleh draf hingga pengesahan dan pihak Komisi III yang menyatakan pembahasan terbuka menjadi bagian penting dari pemeriksaan dugaan pelanggaran etik.

ICW juga menyebut tidak pernah diundang untuk membahas penyusunan RUU tersebut. Sementara itu, keterangan dari pihak Komisi III menyatakan draf telah tersedia di laman DPR setelah tahapan pembahasan berjalan. RUU Perampasan Aset kemudian disahkan dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.

Hingga saat ini, belum ada keterangan dari MKD DPR mengenai tindak lanjut atas aduan ICW.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Politik

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.