ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD DPR di Jakarta
ICW mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR pada 20 November 2026. Aduan itu menyoroti akses publik terhadap naskah RUU Perampasan Aset sebelum pengesahan.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan aduan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada 20 November 2026 terkait naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang disebut tidak disebarkan selama proses pembahasan.
Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset. ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyampaikan laporan setelah naskah rancangan itu disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 19 November 2026.
ICW menyatakan publik, termasuk organisasi tersebut, tidak memperoleh akses terhadap draf RUU Perampasan Aset hingga pengesahan. Aduan diarahkan kepada Puan sebagai Ketua DPR dan Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III DPR yang juga disebut memimpin Panitia Kerja RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menanggapi laporan itu dengan menyatakan tidak mempermasalahkan langkah ICW. Ia mengatakan DPR telah berupaya sebaik mungkin dalam pembentukan undang-undang tersebut. Dalam laporan lain, pimpinan Komisi III menyebut pembahasan RUU dilakukan secara terbuka dan draf final bertanggal 19 November 2026 telah diunggah pada laman partisipasi legislasi DPR.
Aduan ICW menguji keterbukaan pembentukan undang-undang
Perkara ini menyangkut akses publik terhadap proses legislasi nasional. Perbedaan keterangan antara ICW yang mengaku tidak memperoleh draf hingga pengesahan dan pihak Komisi III yang menyatakan pembahasan terbuka menjadi bagian penting dari pemeriksaan dugaan pelanggaran etik.
ICW juga menyebut tidak pernah diundang untuk membahas penyusunan RUU tersebut. Sementara itu, keterangan dari pihak Komisi III menyatakan draf telah tersedia di laman DPR setelah tahapan pembahasan berjalan. RUU Perampasan Aset kemudian disahkan dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.
Hingga saat ini, belum ada keterangan dari MKD DPR mengenai tindak lanjut atas aduan ICW.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Pemerintah Usulkan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Minimal Rp1 Miliar
Pemerintah mengusulkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana untuk kondisi tertentu, dengan batas nilai aset paling sedikit Rp1 miliar dalam…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini

Baca juga




