Megawati Tegaskan PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Megawati Soekarnoputri menyatakan PDIP tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski pernah ditawari bergabung. Sikap itu disampaikan di Jakarta pada 19 November 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya memilih tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski pernah mendapat tawaran untuk bergabung. Pernyataan itu disampaikan dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Megawati menyampaikan sikap tersebut saat membahas kepemimpinan pemerintahan dan tantangan geopolitik Indonesia. Ia mengatakan tawaran untuk masuk pemerintahan telah diterima, tetapi PDIP tidak mengambil kesempatan itu.
Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja.
Sikap itu menegaskan posisi PDIP sebagai partai yang tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Megawati menyebut keputusan berada di luar pemerintahan berkaitan dengan sikap dan ideologi partai, bukan semata-mata pilihan untuk memperoleh posisi politik.
Posisi PDIP memengaruhi pengawasan pemerintahan
Bagi pembaca nasional, keputusan tersebut menunjukkan bahwa dukungan atau hubungan politik dengan pemerintah tidak otomatis berarti PDIP menjadi bagian dari kabinet. Posisi di luar pemerintahan membuat pernyataan Megawati relevan dalam membaca peta politik nasional serta cara partai menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Orasi itu berlangsung dalam rangkaian wisuda Program Sarjana XIX dan Pascasarjana XII Tahun Akademik 2026/2027 STIPAN. Sejumlah laporan menyebut acara tersebut sebagai forum tempat Megawati mengungkap adanya tawaran untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Megawati tetap menyatakan terima kasih atas tawaran tersebut dan memilih berada di luar pemerintahan. Tidak ada keterangan dalam laporan yang dirujuk mengenai perubahan sikap PDIP atau rencana masuknya partai itu ke kabinet setelah pernyataan tersebut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Kemenkeu Kaji Penyaluran Dana Tambahan untuk Daerah
Kementerian Keuangan masih mengkaji sumber, pos anggaran, dan jalur penyaluran rencana tambahan dana Rp100 miliar untuk provinsi serta minimal Rp20 mi…
Terbaru di Politik

Berita utama hari ini

Baca juga



