DPD RI Soroti 351 Daerah Berkapasitas Fiskal Rendah di Jakarta
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyebut 351 daerah memiliki kapasitas fiskal rendah hingga sangat rendah. DPD mengusulkan tambahan TKD dari pagu Rp735 triliun.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Jakarta — Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ahmad Nawardi menyebut 351 provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kapasitas fiskal rendah hingga sangat rendah dalam pembahasan Transfer ke Daerah (TKD) di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Ahmad mengatakan data tersebut bersumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia menyampaikan hal itu dalam forum Senator Menyapa di Studio II CNN Indonesia.
Menurut Ahmad, terdapat dua provinsi dengan kapasitas fiskal sangat rendah, yakni Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Ia juga menyebut sekitar 30 atau 39 kabupaten berada dalam kategori sangat rendah, serta dua kota. Dalam keterangannya, Ahmad menyebut totalnya sekitar 351 daerah dan ada 30 daerah yang masuk kategori rendah.
DPD RI mengusulkan penambahan alokasi TKD sebesar Rp45 triliun sampai Rp48 triliun. Usulan itu akan menaikkan alokasi menjadi sekitar Rp780 triliun dari pagu Rp735 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Kapasitas fiskal menentukan ruang layanan daerah
Isu ini berkaitan dengan kemampuan daerah membiayai pelayanan publik dan kebutuhan pemerintahan melalui pendapatan sendiri. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat, sehingga perubahan alokasi TKD dapat memengaruhi ruang anggaran mereka.
APBN 2027 yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 September 2026 mengalokasikan TKD sebesar Rp735 triliun. Angka itu naik 5,5 persen dibandingkan outlook TKD 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
Ahmad mengatakan usulan tambahan tersebut didorong aspirasi daerah yang membutuhkan dukungan fiskal lebih besar. Ia juga menyebut DPD RI mengusulkan agar nilai transfer minimal setara dengan alokasi pada 2025. Laporan yang tersedia tidak menyebut keputusan pemerintah atas usulan tambahan tersebut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Data Fiskal Kemendagri Jadi Dasar Intervensi Daerah Lemah
Ribka Haluk menyatakan Kemendagri memiliki data dan peta kapasitas fiskal daerah. Pemerintah didorong mengarahkan intervensi bagi daerah fiskal lemah…
Terbaru di Ekonomi & Keuangan
Berita utama hari ini

Baca juga





