Data Fiskal Kemendagri Jadi Dasar Intervensi Daerah Lemah

Jakarta — Pada 5 November 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan Kementerian Dalam Negeri memiliki data dan peta kapasitas fiskal daerah untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar.

Ribka menyampaikan hal itu dalam acara Senator Menyapa: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara di JW Marriott Hotel, Jakarta. Ia menyoroti kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah dan mendorong pemerintah memberikan perhatian serta intervensi kepada daerah dengan kapasitas fiskal lemah.

Menurut Ribka, dukungan tersebut perlu diarahkan pada program-program prorakyat agar manfaat pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan lebih merata. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan pemerintah agar aspirasi daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang sesuai kebutuhan.

Intervensi fiskal menentukan pemerataan layanan daerah

Informasi tentang kapasitas fiskal menjadi dasar untuk melihat daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar. Kemendagri memiliki data mengenai daerah dengan kapasitas fiskal kuat maupun lemah, sehingga pemerintah dapat menentukan wilayah yang perlu mendapat intervensi.

Ribka juga menyebut pengawalan regulasi dan evaluasi pelaksanaan di daerah diperlukan agar kebijakan berjalan efektif. Koordinasi dan komunikasi lintas kementerian serta lembaga dinilai dapat membuat dukungan pemerintah lebih terarah dan membantu pemerataan pembangunan.

Dalam pernyataannya, Ribka mengaitkan pembenahan sejak sekarang dengan target Indonesia Emas 2045. Ia berharap penguatan peran DPD dan kerja sama pemerintah dapat memastikan kebijakan daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sumber

• Liputan6.com — media nasional
• CNN Indonesia — media nasional
• Indoposco — media nasional