Kabar18.com

Selasa, 6 Oktober 2026

Dudung Siapkan Komunikasi dengan Pimpinan Partai Jelang Putusan MK

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah menunggu serta menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyiapkan komunikasi dengan pimpinan partai di Jakarta.

Oleh

Editor: Mursyid Sonsang

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Deretan kursi kayu modern berwarna krem di atas lantai kayu dalam ruangan kosong.
Ilustrasi: Deretan kursi kayu modern berwarna krem di atas lantai kayu dalam ruangan kosong. · Foto: cottonbro studio / Pexels

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin (5/10/2026) dan akan menghormati keputusan hukum tersebut.

Dudung menyampaikan hal itu setelah serah terima jabatan Menko Polkam di Jakarta. Ia tidak menjelaskan secara gamblang perkara yang dimaksud, tetapi laporan sejumlah media mengaitkannya dengan perkara yang sedang menjadi perhatian publik di Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah, kata Dudung, akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian serta kejaksaan. Ia juga berencana menemui para pimpinan atau ketua partai politik untuk menjaga situasi politik tetap kondusif.

Komunikasi politik disiapkan menjelang putusan

Dudung menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan dijunjung tinggi. Ia meminta dinamika politik tidak berkembang menjadi situasi yang sulit dikendalikan.

Rencana menemui pimpinan partai menjadi bagian dari langkah komunikasi pemerintah. Dudung menyebut koordinasi juga akan dilakukan dengan lembaga penegak hukum dan kementerian yang berkaitan dengan pengendalian situasi politik.

Laporan yang tersedia menyebut Dudung menyampaikan pernyataan tersebut di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. Perkara yang dimaksud tidak dirinci dalam laporan utama, sehingga berita ini tidak menambahkan nomor atau jenis perkara yang belum dijelaskan secara tegas oleh sumber.

Langkah berikutnya yang disebutkan adalah koordinasi dengan kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan, serta para pimpinan partai politik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Politik

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.