Mahfud Dorong Penyelesaian Tuntas Perkara Ijazah Gibran di Jakarta
Mahfud MD mendorong penyelesaian tuntas persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka, termasuk sanksi hukum terhadap pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Mahfud MD mendorong penyelesaian tuntas persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada 18 November 2026, termasuk penerapan sanksi hukum terhadap pihak yang terlibat.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengatakan persoalan tersebut perlu dituntaskan agar tidak menjadi preseden dalam tata kelola negara. Ia menilai sanksi hukum dapat mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak lain yang terkait.
Mahfud menyampaikan pandangan itu setelah merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen penyetaraan ijazah Gibran. MA melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Ia juga menilai laporan masyarakat kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) mengenai dugaan tindak pidana terhadap pihak yang terlibat layak dilanjutkan. Langkah itu, menurut Mahfud, diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Sanksi hukum menjadi perhatian dalam tata kelola pemilu
Persoalan ini penting bagi pembaca karena menyangkut penggunaan dokumen persyaratan pencalonan, kewenangan lembaga pemilu, dan tindak lanjut putusan lembaga peradilan. Penyelesaian yang tuntas juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam proses pemilihan umum serta pertanggungjawaban pihak yang menerbitkan atau menggunakan dokumen tersebut.
Mahfud menegaskan dorongan sanksi bukan didasarkan pada kemarahan atau sentimen kepada KPU dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melainkan untuk mencegah preseden buruk. Ia juga menyebut pemeriksaan terhadap dugaan pidana perlu dilanjutkan berdasarkan putusan MK dan MA.
Mahfud menyampaikan pernyataannya kepada CNN Indonesia TV pada Selasa, 17 November 2026. Pada 18 November 2026, dorongannya agar perkara tersebut diselesaikan melalui jalur hukum kembali disampaikan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Analisis
Ekonomi Indonesia Diarahkan Fokus pada Pekerjaan Formal
Opini CNBC Indonesia mengusulkan pekerjaan formal, transfer teknologi, dan pemasok domestik menjadi syarat dukungan investasi setelah pengunduran diri…
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga


