Ekonomi Indonesia Diarahkan Fokus pada Pekerjaan Formal
Opini CNBC Indonesia mengusulkan pekerjaan formal, transfer teknologi, dan pemasok domestik menjadi syarat dukungan investasi setelah pengunduran diri Gibran.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026, setelah Gibran menyerahkan surat tersebut kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Perubahan politik itu menjadi latar pembahasan mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia. Fokus yang ditawarkan ialah penciptaan pekerjaan formal dan penguatan industrialisasi, bukan hanya mengejar pertumbuhan melalui investasi, konsumsi, atau perdagangan komoditas.
Artikel tersebut menyebut data International Monetary Fund (IMF) dalam Stuck in the Middle with You? (2025). Pada 2024, hanya 59% pekerja kelas menengah memiliki pekerjaan formal, sedangkan kelompok kelas atas mencapai hampir 80%. Sekitar 25% pekerja kelas menengah juga mengalami setengah pengangguran.
Struktur ekonomi berbasis komoditas dan sektor ekstraktif dinilai belum cukup menyerap tenaga kerja secara luas. World Bank dalam Indonesia Economic Prospects Juni 2025 mencatat sektor ekstraktif menyumbang sekitar 10,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB), dengan nilai tambah sekitar Rp108 juta per pekerja per bulan, tetapi hanya menyerap sekitar 1 persen tenaga kerja nasional.
Pekerjaan formal menjadi ukuran manfaat industrialisasi
Arah kebijakan yang ditawarkan mengaitkan insentif fiskal, pembiayaan, dan fasilitas investasi dengan hasil yang terukur. Perusahaan penerima dukungan negara diharapkan memenuhi target pemasok domestik, transfer teknologi, penciptaan pekerjaan formal, peningkatan upah riil, serta kenaikan nilai tambah nasional.
Pendekatan itu juga berlaku untuk hilirisasi nikel, tembaga, timah, dan industri baterai. Insentif tidak cukup dinilai dari nilai investasi atau volume ekspor. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak disebut dapat kehilangan fasilitas atau mengembalikan sebagian insentif.
Bagi pembaca, isu ini berkaitan langsung dengan kualitas pekerjaan dan ketahanan pendapatan rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi dinilai perlu memperluas pekerjaan produktif dan memperdalam kemampuan industri nasional agar manfaat investasi tidak berhenti pada akumulasi modal.
Artikel menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan investasi produktif bersyarat. Melalui kebijakan itu, dukungan negara dipautkan dengan pekerjaan formal, upah riil, transfer teknologi, pemasok domestik, dan peningkatan nilai tambah nasional.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi & Keuangan
Prabowo Minta 70% Hasil Tambang untuk Negara, Saham Tertekan
Presiden Prabowo Subianto meminta minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara dan membuka peluang penguasaan saham perusahaan tambang. Pernyataan…
Terbaru di Analisis

Berita utama hari ini

Baca juga



