Habiburokhman Pimpin Verifikasi Calon Wapres di MPR
Habiburokhman ditunjuk memimpin tim MPR yang memeriksa dokumen calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Verifikasi dijadwalkan 25 November hingga 8 Desember 2026.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — Ketua Fraksi Partai Gerindra di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Habiburokhman, ditunjuk memimpin Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam rapat gabungan MPR pada Senin, 16 November 2026.
Penunjukan itu disepakati pimpinan MPR bersama para ketua fraksi di kompleks parlemen, Jakarta. Tim verifikasi bertugas meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon wakil presiden yang diajukan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
Habiburokhman menyatakan tim akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjalankan tugas verifikasi. Proses pemeriksaan dokumen dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026.
Presiden Prabowo Subianto harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sebelum 25 November 2026. Setelah dokumen diperiksa, pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Verifikasi menentukan tahapan pemilihan wakil presiden
Bagi pembaca nasional, pembentukan tim ini menandai tahapan administratif dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Pemeriksaan diarahkan pada kelengkapan dan kebenaran dokumen kandidat sebelum pemilihan berlangsung di MPR.
Tim tersebut dibentuk melalui rapat gabungan MPR yang dihadiri pimpinan lembaga dan ketua fraksi. Habiburokhman merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra serta Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya untuk periode 2024–2029.
Koordinator tim verifikasi adalah Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat. Sementara itu, Tim Ad Hoc penetapan wakil presiden baru dipimpin Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Wuryanto.
Tahapan berikutnya yang disebutkan dalam laporan adalah penyerahan dua nama oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum 25 November 2026, dilanjutkan verifikasi hingga 8 Desember 2026 dan pemilihan serta pelantikan pada 9 Desember 2026.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Analisis
Ekonomi Indonesia Diarahkan Fokus pada Pekerjaan Formal
Opini CNBC Indonesia mengusulkan pekerjaan formal, transfer teknologi, dan pemasok domestik menjadi syarat dukungan investasi setelah pengunduran diri…
Terbaru di Tokoh

Berita utama hari ini

Baca juga




