Golkar Pertimbangkan Hak Angket Polemik Ijazah Gibran di Senayan
Fraksi Golkar menerima audiensi AKSI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12 Oktober 2026. Ahmad Doli Kurnia membuka kemungkinan menindaklanjuti usulan hak angket terkait polemik ijazah Gibran.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Fraksi Partai Golkar menerima audiensi Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026), dan membuka kemungkinan mempertimbangkan usulan hak angket DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan itu disampaikan dalam pertemuan dengan anggota Fraksi Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. AKSI meminta Fraksi Golkar mendorong DPR mengambil sikap melalui hak angket sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan ijazah Gibran.
Doli mengatakan usulan tersebut akan dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Ia juga menyebut pembahasannya perlu dilakukan secara internal, termasuk kemungkinan mendiskusikannya dengan pimpinan partai politik lain.
Di sisi lain, Doli menyatakan DPR tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji putusan MK. Berita yang dikutip menyebut hak angket diusulkan sebagai ruang untuk menindaklanjuti polemik dan keputusan MK tersebut.
Usulan hak angket membuka pembahasan di parlemen
Bagi pembaca nasional, perkembangan ini menempatkan polemik ijazah Gibran dalam ranah proses politik di DPR. Audiensi tersebut belum merupakan keputusan pembentukan hak angket, melainkan penyampaian aspirasi kepada Fraksi Golkar dan tanggapan awal bahwa usulan itu akan dipertimbangkan.
AKSI juga meminta Golkar memprakarsai hak menyatakan pendapat sebagai alternatif. Materi desakan itu merujuk pada mekanisme konstitusional dan ketentuan yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta aturan terkait parlemen.
Ahmad Doli Kurnia menerima audiensi di ruang Badan Legislasi DPR, Kompleks Parlemen, Senayan. Sejumlah laporan menyebut pertemuan itu berlangsung setelah elemen masyarakat sipil mendatangi sejumlah fraksi untuk menyampaikan usulan terkait polemik ijazah Gibran.
Tahap berikutnya yang disebut dalam laporan adalah pembahasan internal Golkar dan kemungkinan komunikasi dengan pimpinan partai politik lain. Belum ada laporan mengenai keputusan resmi DPR untuk membentuk hak angket.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
Kaukus Ketokohan Jawa Barat Desak Gibran Mengundurkan Diri
Kaukus Ketokohan Jawa Barat meminta Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dan mendesak DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme kon…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini
Baca juga
