Indonesia Prioritaskan Tiga Aturan untuk Keanggotaan OECD
Pemerintah Indonesia menyatakan pemenuhan standar keanggotaan OECD mencapai sekitar 80 persen. Tiga regulasi diprioritaskan pada 2027 untuk mengejar keanggotaan penuh pada 2028.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — Pemerintah Indonesia menargetkan keanggotaan penuh dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2028 setelah memenuhi sekitar 80 persen standar keanggotaan, Senin, 9 November 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memprioritaskan penyelesaian tiga kebutuhan regulasi pada 2027. Ketiganya mencakup aturan mengenai foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Foreign bribery menjadi salah satu syarat utama dalam proses aksesi OECD. Pemerintah menyatakan Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur praktik penyuapan terhadap pejabat publik asing untuk memperoleh keuntungan.
Tiga aturan menentukan tahapan aksesi OECD
Revisi Undang-Undang Statistik juga menjadi prioritas dan pembahasannya masih berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah meminta proses tersebut dipercepat agar dapat diselesaikan pada 2027.
Pemerintah juga menyiapkan perubahan terhadap aturan persaingan usaha yang berlaku sejak 1999. Revisi itu berkaitan dengan penyesuaian ketentuan nasional terhadap standar OECD, termasuk pengaturan mengenai merger, akuisisi, dan notifikasi.
Bagi pembaca di Indonesia, penyelesaian tiga aturan tersebut berpengaruh pada kesiapan kerangka hukum nasional menghadapi standar organisasi ekonomi internasional. Keanggotaan OECD juga berkaitan dengan posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi, tata kelola, statistik, antikorupsi, dan persaingan usaha.
Pemerintah menempatkan penyelesaian regulasi tersebut sebagai bagian dari upaya menuntaskan proses aksesi sesuai target 2028. Airlangga menyebut kemajuan keseluruhan telah mencapai sekitar 80 persen, tetapi sejumlah ketentuan penting masih memerlukan penyempurnaan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pemerintahan
Hari Pahlawan 10 November 2026 Bukan Hari Libur di Indonesia
Selasa, 10 November 2026 bukan hari libur nasional atau cuti bersama. Sekolah, perkantoran, dan pelayanan publik tetap berjalan, sementara upacara dap…
Terbaru di Analisis
Berita utama hari ini
Baca juga
