DPR Bahas Tindak Lanjut Putusan MA soal Ijazah Gibran di Jakarta

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mulai memproses tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah masa sidang dibuka pada 10 November 2026.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan mengenai perkara tersebut sejauh ini berlangsung secara informal lintas fraksi. Pembahasan resmi baru dapat berjalan setelah masa reses berakhir dan masa sidang DPR dimulai.

Dasco menyebut DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA. Karena itu, langkah kelembagaan yang akan diambil belum ditentukan. Aspirasi dari organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di DPR.

Pembahasan DPR Menentukan Arah Tindak Lanjut Putusan MA

Putusan kasasi MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Putusan tersebut juga memerintahkan agar surat itu dimusnahkan. Perkara itu tercantum dalam Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2026.

Menurut laporan yang dikutip, DPR belum membahas perkara itu secara resmi karena masa reses masih berlangsung hingga 9 November 2026. Setelah pembukaan masa sidang pada 10 November 2026, proses pembahasan dapat berjalan sesuai tata tertib DPR.

Sejumlah anggota dan organisasi masyarakat disebut ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme DPR, termasuk wacana penggunaan hak angket. Namun, DPR belum memastikan apakah agenda tersebut akan langsung dibahas dalam rapat paripurna. Dasco mengatakan pembukaan masa sidang merupakan tahap awal sebelum proses kelembagaan lain berjalan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga disebut belum memproses putusan tersebut, termasuk terkait penarikan dan pemusnahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Sumber

• detikcom — laporan politik nasional
• kumparan — laporan politik nasional
• cnnindonesia.com
• news.republika.co.id
• ntvnews.id