Kemenkum Tetapkan Plafon Rp10 Triliun untuk UMKM di Palu

Palu — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah telah menetapkan plafon kredit pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebesar Rp10 triliun untuk 2026 saat memberikan sambutan pada kegiatan Gebyar UMKM di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu, 27 September 2026.

Skema tersebut ditujukan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkatkan skala usaha. Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau Intellectual Property Financing memungkinkan sertifikat hak cipta, merek dagang, dan paten digunakan sebagai agunan atau kolateral untuk memperoleh pinjaman perbankan.

Mengapa kebijakan ini penting bagi UMKM

Kebijakan ini membuka alternatif akses permodalan bagi UMKM yang memiliki kekayaan intelektual. Sertifikat atas karya, merek, atau paten dapat menjadi dasar pengajuan pembiayaan kepada bank, sehingga aset intelektual tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga dapat mendukung pengembangan usaha.

Supratman mengatakan penetapan plafon tersebut dilakukan pemerintah melalui rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Inisiatif ini merupakan kolaborasi Kementerian Hukum, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menyalurkan skema kredit tersebut. Menteri Hukum juga menyebut pendekatan serupa telah diterapkan di sejumlah negara maju dan negara ASEAN.

Dalam kegiatan di Palu, pemerintah mendorong UMKM memperkuat legalitas badan usaha serta mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan dan mendorong UMKM naik kelas.

Sumber

• metrotvnews.com
• rri.co.id
• jabar.tribunnews.com
• Pantau — media berita nasional
• Pasardana.id — media ekonomi