Kabar18.com

Rabu, 18 November 2026

Komisi I DPR Usulkan RUU AI Masuk Prolegnas di Jakarta

Komisi I DPR RI mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial masuk Prolegnas jangka menengah di Jakarta pada 17 November 2026. Naskah akademik menjadi pertimbangan penempatannya.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah papan sirkuit cetak komputer vintage dengan jajaran cip mikroprosesor di atas latar putih.
Ilustrasi: Sebuah papan sirkuit cetak komputer vintage dengan jajaran cip mikroprosesor di atas latar putih. · Foto: Nicolas Foster / Pexels

Jakarta — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan Indonesia membutuhkan aturan khusus mengenai kecerdasan artifisial seiring perkembangan teknologi. Ia menyebut pengaturan AI di Indonesia belum tersedia, sementara Malaysia dan Singapura telah memiliki aturan terkait.

Usulan itu disampaikan dalam pembahasan Prolegnas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Komisi I mengusulkan RUU tersebut masuk jangka menengah apabila belum dapat ditempatkan sebagai prioritas jangka pendek.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan usulan tersebut dapat dipertimbangkan dengan melihat kesiapan naskah akademik. Menurut dia, RUU dapat masuk jangka pendek jika naskah akademiknya sudah tersedia; jika belum, penempatannya diperkirakan pada Prolegnas jangka menengah.

Aturan AI dibutuhkan untuk kepastian hukum Indonesia

Usulan ini relevan bagi pembaca karena menyangkut dasar hukum pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia. Pembahasan di parlemen dapat menentukan apakah pengaturan AI diprioritaskan segera atau ditempatkan dalam agenda legislasi jangka menengah.

Dave juga membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain. Ia menyebut negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat memiliki pengaturan AI yang lebih mendalam, sedangkan Indonesia masih memerlukan regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Penentuan posisi RUU tetap bergantung pada proses penyusunan daftar Prolegnas dan kelengkapan dokumen pendukung. Bob menyebut naskah akademik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jangka pembahasannya.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Teknologi

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.