PBB Soroti Hak Pendidikan dan Perlindungan Anak Perempuan pada 2026

New York — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingati Hari Anak Perempuan Internasional pada Minggu, 11 Oktober 2026, dengan seruan mengakhiri perkawinan anak dan berinvestasi pada hak anak perempuan secara global.

Peringatan tahunan ini mengakui hak anak perempuan dan tantangan khusus yang mereka hadapi. PBB menetapkan 11 Oktober melalui Resolusi 66/170 pada 19 Desember 2011, sementara peringatan pertama berlangsung pada 2012.

Tema 2026, “End child marriage and invest in girls’ rights”, menempatkan penghapusan perkawinan anak sebagai agenda utama. UNESCO menyebut isu tersebut berkaitan dengan perlindungan kebebasan anak perempuan, perluasan kesempatan, serta hak mereka untuk ikut menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan.

Pendidikan dan perlindungan menentukan masa depan anak perempuan

PBB menyoroti langkah untuk mempertahankan anak perempuan di sekolah, memperluas layanan kesehatan, perlindungan, dan layanan sosial, serta melibatkan keluarga dan komunitas dalam menentang norma yang merugikan. Perkawinan anak dapat menghambat pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan kesempatan anak perempuan untuk mengembangkan potensi.

UNICEF Australia menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan dukungan dapat membantu anak perempuan mengubah kehidupan mereka, keluarga, serta komunitas. Organisasi itu juga menyoroti perlunya mencegah praktik berbahaya seperti perkawinan anak dan memastikan setiap anak perempuan memiliki pilihan atas masa depannya.

Bagi pembaca di Indonesia, agenda tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, layanan kesehatan, serta kesempatan yang setara. Peringatan ini menjadi konteks internasional bagi upaya menjaga anak perempuan tetap bersekolah dan tumbuh dalam lingkungan yang aman.

UNESCO menyerukan akses bagi semua anak perempuan terhadap pendidikan bermutu dan kehidupan yang bermartabat. PBB juga mendorong pemerintah, komunitas, dan individu memperkuat kebijakan, hukum, layanan, serta investasi pada kepemimpinan anak perempuan.

Sumber

• tribunnews.com
• detik.com