Pemerintah dan DPR Setujui RAPBN 2027 di Jakarta

Jakarta — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam rapat paripurna di Jakarta pada Selasa, 29 September 2026.

Postur anggaran yang disepakati menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan pembiayaan sekitar Rp671,2 triliun.

Postur APBN 2027 Menentukan Arah Belanja Negara

Persetujuan RAPBN menjadi dasar penyusunan APBN 2027 setelah pembahasan pemerintah dan DPR. Angka belanja mencakup kebutuhan belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah, sementara pendapatan negara berasal antara lain dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.

Rincian lain yang dilaporkan mencakup penerimaan perpajakan sebesar Rp2.911,95 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp522,48 triliun, serta hibah Rp66 miliar. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp3.371,26 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.

Keputusan ini penting karena postur APBN memengaruhi pembiayaan program pemerintah, belanja kementerian dan lembaga, serta alokasi anggaran ke daerah pada 2027. Besaran defisit juga menunjukkan kebutuhan pembiayaan negara dalam menjalankan anggaran.

Rapat paripurna pengesahan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Setelah persetujuan DPR, RAPBN 2027 disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2027.

Sumber

• CNBC Indonesia — laporan persetujuan RAPBN 2027 dan rincian anggaran
• RRI — laporan kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai RAPBN 2027
• metrotvnews.com
• finance.detik.com