Pemerintah Siapkan Syarat Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan Polri

Jakarta — Pada 14 November 2026, Kementerian Keuangan menyatakan rencana penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Surat Keterangan Fiskal sebagai persyaratan administrasi kenaikan pangkat ASN serta anggota TNI dan Polri masih menarik perhatian publik. Rencana itu sebelumnya disampaikan pada 13 November 2026.

Mengapa ini penting: Jika diterapkan, ASN serta anggota TNI dan Polri harus memenuhi ketentuan perpajakan untuk memproses kenaikan pangkat, promosi jabatan, atau pendidikan tertentu.

Menurut DDTCNews, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan sejumlah kementerian untuk menerapkan KSWP dalam proses kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat dan pendidikan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan SKF juga akan menjadi syarat kenaikan golongan atau pangkat. Ia menyatakan promosi dan eselonisasi nantinya memerlukan SKF, sedangkan peluncuran resmi kebijakan masih menunggu kesepakatan dan pengumuman bersama kementerian terkait.

Rencana tersebut pertama kali diberitakan pada 13 November 2026. Liputan6.com melaporkan pemerintah juga ingin memasukkan materi perpajakan ke dalam program pendidikan internal atau corporate university instansi pemerintah, TNI, dan Polri.

KSWP merupakan proses yang dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Menurut DDTCNews, status valid diberikan apabila nama dan nomor pokok wajib pajak sesuai dengan data sistem serta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk dua tahun pajak terakhir.

SKF diterbitkan bagi wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan selama dua tahun pajak terakhir, tidak memiliki utang pajak atau telah mendapat izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran, serta tidak sedang menjalani proses penanganan tindak pidana pajak.

Sumber

• DDTCNews
• Liputan6.com