Pagu Transfer ke Daerah 2026 Naik Jadi Rp726,2 Triliun
Pemerintah merevisi pagu Transfer ke Daerah 2026 menjadi Rp726,2 triliun. Tambahan anggaran mencakup penanganan bencana di Sumatera dan kebutuhan nonbencana sejumlah daerah.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Pemerintah merevisi pagu Transfer ke Daerah (TKD) 2026 menjadi Rp726,2 triliun pada 13 November 2026, naik Rp33,2 triliun dari pagu awal Rp693 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perubahan itu dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta. Tambahan anggaran tersebut mencakup Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana di sejumlah daerah.
Penyesuaian itu membuat alokasi TKD lebih besar dibandingkan rencana awal dalam APBN 2026. Pemerintah menyebut tambahan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah, termasuk penanganan dampak bencana dan menjaga layanan dasar.
Pagu lebih besar menopang kebutuhan daerah
Bagi pemerintah daerah, revisi pagu memperluas ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Porsi Rp10,6 triliun ditujukan untuk penanganan bencana di Sumatera, sedangkan Rp18,9 triliun dialokasikan bagi kebutuhan nonbencana di sejumlah daerah.
Tambahan untuk penanganan bencana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Sementara itu, tambahan untuk kebutuhan nonbencana daerah disebut tercantum dalam penyesuaian alokasi TKD.
Hingga 31 Oktober 2026, pemerintah telah menyalurkan TKD sebesar Rp653,6 triliun atau sekitar 90 persen dari pagu setelah revisi. Penyaluran itu menunjukkan sebagian besar alokasi yang telah disesuaikan sudah berjalan sebelum akhir tahun anggaran.
Dengan revisi tersebut, pemerintah mempertahankan dukungan transfer untuk kebutuhan daerah di luar alokasi awal. Laporan yang tersedia tidak menyebutkan langkah lanjutan lain setelah penyesuaian pagu dan penyaluran hingga 31 Oktober 2026.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Hukum
DPR Keluarkan Tindak Pidana Pajak dari RUU Perampasan Aset
DPR dan pemerintah membatasi sasaran RUU Perampasan Aset pada korupsi dan enam tindak pidana lainnya. Kejahatan perpajakan tidak masuk dalam daftar te…
Terbaru di Pemerintahan
Berita utama hari ini
Baca juga
