Polri Ungkap Sasaran Penyadapan Presiden dan Aktivis di Jakarta

Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR RI, tokoh politik, aktivis, serta mahasiswa dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Suyudi, hasil penyidikan menunjukkan sasaran dugaan penyadapan mencakup berbagai kalangan. Daftar tersebut juga meliputi pejabat pemerintah, partai politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, internal Polri, dan organisasi kemasyarakatan.

Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Perkara itu berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta dugaan penghilangan dokumen elektronik.

Daftar sasaran memperluas dampak perkara

Pengungkapan sasaran oleh Kapolri menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan satu nomor telepon atau satu institusi. Presiden, lembaga negara, aparat penegak hukum, pejabat daerah, kelompok politik, organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan mahasiswa disebut dalam materi penyidikan.

Dalam forum bersama Komisi III DPR RI, Suyudi menyampaikan bahwa daftar sasaran tersebut berasal dari hasil penyidikan. Penyebutan nama lembaga dan kelompok dalam daftar sasaran tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Empat tersangka disebut berasal dari unsur perwira tinggi Polri. Laporan mengenai perkara itu menyebut penetapan tersangka dilakukan dalam rangkaian penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Sumber laporan juga menyebut adanya dugaan akses ilegal dan penghilangan dokumen elektronik sebagai bagian dari perkara.

Sumber

• suara.com
• investor.id
• Prokal.co — laporan nasional
• Narasi TV — laporan nasional