Pemerintah Tawarkan 76 Proyek KPBU dalam PPP Book 2026
Pemerintah menawarkan 76 proyek KPBU dalam PPP Book 2026. Nilainya US$63,45 miliar atau setara Rp1,13 triliun dan mencakup lebih dari 10 sektor.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Jakarta — Pemerintah menawarkan 76 proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam PPP Book 2026 pada 2 Oktober 2026. Proyek itu tersebar di lebih dari 10 sektor dengan nilai US$63,45 miliar atau setara Rp1,13 triliun berdasarkan kurs Rp17.888 per US$.
Informasi tersebut dimuat dalam laporan CNBC Indonesia yang menyebut seluruh proyek tercantum secara terperinci dalam PPP Book 2026. Pemerintah membuka peluang keterlibatan badan usaha tidak hanya sebagai investor, tetapi juga melalui dukungan pembiayaan atau sebagai pemrakarsa proyek KPBU.
Daftar proyek mencakup sejumlah sektor dan wilayah. Di antaranya Kereta Api Perkotaan Metropolitan Bandung, Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road, Jalan Tol Pejagan-Cilacap, Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya, serta pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang.
Proyek KPBU membuka peluang pembiayaan pembangunan nasional
Nilai keseluruhan dan cakupan lintas sektor membuat PPP Book 2026 menjadi rujukan bagi badan usaha yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Laporan tersebut juga mencantumkan proyek air minum, penerangan jalan umum, bandara, dan rumah sakit daerah.
Beberapa proyek berada pada tahap penyiapan. Contohnya, Pengembangan Bandara Singkawang memiliki nilai belanja modal USD 50.97 Million dan biaya operasi USD 252.21 Million, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis tercantum dengan nilai belanja modal USD 25.88 Million dan biaya operasi USD 11.88 Million.
Selain proyek transportasi, pemerintah memasukkan Sistem Penyediaan Air Minum Karo dan Penerangan Jalan Umum Ternate dalam ringkasan daftar PPP Book 2026. Laporan yang tersedia tidak menyebut jadwal lelang atau pelaksanaan lanjutan untuk seluruh 76 proyek.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
Pemerintah dan DPR Targetkan UU Ketenagakerjaan Rampung Oktober di Jakarta
Pemerintah dan DPR menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan pada Oktober 2026. DPR kemudian menyebut target lebih rinci, yakni 8 Oktober,…
Terbaru di Pemerintahan
Berita utama hari ini
Baca juga
