Kabar18.com

Minggu, 22 November 2026

Kejaksaan Agung Kaji Tuntutan Hukuman Mati untuk Riza Chalid

Kejaksaan Agung mengkaji tuntutan hukuman mati bagi Muhammad Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi minyak Pertamina dan membuka opsi sidang tanpa kehadiran terdakwa.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tangga logam industri dan pipa merah terpasang pada dinding tangki penyimpanan putih.
Ilustrasi: Tangga logam industri dan pipa merah terpasang pada dinding tangki penyimpanan putih. · Foto: Jan van der Wolf / Pexels

Pontianak — Kejaksaan Agung mempertimbangkan tuntutan hukuman mati terhadap Muhammad Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang PT Pertamina. Opsi itu disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi di Pontianak pada 21 November 2026.

Mengapa ini penting: Kejaksaan Agung sedang mengkaji tuntutan maksimal dan kemungkinan sidang tanpa kehadiran Riza Chalid, sementara aset buron dapat dikejar berdasarkan undang-undang yang baru disahkan.

Kuntadi mengatakan tim jaksa penuntut umum sedang mengkaji langkah hukum tersebut. Ia menyebut tuntutan maksimal itu dapat diterapkan apabila seluruh syarat hukum terpenuhi.

Riza Chalid berstatus buron dalam perkara tersebut. Kejaksaan Agung membuka kemungkinan persidangan digelar secara in absentia, yakni tanpa kehadiran terdakwa, apabila perkara memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut iNews, Kuntadi mengaitkan pertimbangan tuntutan hukuman mati dengan besarnya kerugian negara yang disebut telah mencapai ratusan triliun rupiah. Informasi itu juga diberitakan JawaPos.com, yang menyebut perkara Riza Chalid berkaitan dengan tata kelola minyak mentah PT Pertamina.

Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung menyatakan Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR dapat digunakan untuk mengejar aset pelaku tindak pidana yang melarikan diri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyebut Riza Chalid sebagai salah satu buron yang asetnya dapat ditelusuri melalui aturan tersebut.

DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026. Kejaksaan Agung menyatakan aturan itu ditujukan untuk memperkuat pemulihan aset bagi negara atau korban.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.