Prabowo Soroti Keuntungan SDA yang Dibawa ke Luar Negeri di Palu
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihak yang memperoleh izin pengelolaan sumber daya alam dengan mengaku sebagai warga negara Indonesia, tetapi membawa keuntungannya ke luar negeri.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Palu — Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihak yang mengaku sebagai warga negara Indonesia untuk memperoleh izin pengelolaan sumber daya alam, tetapi membawa keuntungan ke luar negeri, dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menyebut fasilitas yang diberikan negara antara lain hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), dan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI). Menurut dia, izin tersebut dapat diperoleh melalui pejabat pemerintah daerah hingga kementerian.
Ia menilai persoalan pengelolaan kekayaan alam tidak berhenti pada pemberian izin. Keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, kata Prabowo, justru dibawa ke luar negeri dan tidak seluruhnya berputar di dalam negeri.
Prabowo juga mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Dalam pidatonya, ia menyinggung kekhawatiran terhadap praktik korupsi serta upaya memengaruhi pejabat negara, termasuk menteri, jenderal, dan presiden.
Mengapa sorotan SDA penting bagi pembaca
Pernyataan tersebut berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam dan manfaat ekonomi yang diterima Indonesia. Izin pertambangan, perkebunan, dan hutan tanaman industri berdampak pada penerimaan negara, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Prabowo mengatakan kekayaan alam seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Ia juga menilai sistem pengelolaan perlu diperbaiki agar hasil pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dinikmati pihak tertentu atau dipindahkan ke luar negeri.
Dalam acara yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan proses pemberian fasilitas dan izin pengelolaan kekayaan alam. Ia mengaitkan pengawasan tersebut dengan upaya mencegah kebocoran manfaat ekonomi dan menjaga kepentingan nasional.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pemerintahan
Layanan Publik Tetap Berjalan setelah Gibran Mundur di Jakarta
Syahganda Nainggolan memastikan pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan normal setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai wakil p…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini
Baca juga
