DPR Batalkan Agenda Pemakzulan Gibran di Jakarta

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Gibran resmi mengajukan surat pengunduran diri pada 12 November 2026.

Rapat yang semula dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB itu dibatalkan.

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah surat diterima, MPR menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti pengajuan tersebut.

Usulan hak menyatakan pendapat sebelumnya diajukan kepada pimpinan DPR pada 11 November 2026. Sedikitnya 120 anggota DPR menandatangani usulan itu dengan alasan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Usulan tersebut menjadi mekanisme parlemen yang dapat mengarah pada proses pemakzulan.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan usulan itu tidak lagi relevan setelah Gibran resmi mengundurkan diri. DPR sebelumnya menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan tersebut.

Pembatalan mengubah agenda politik nasional

Pembatalan rapat menghentikan agenda DPR yang semula diarahkan untuk membahas langkah awal pemakzulan wakil presiden. Perubahan ini berkaitan langsung dengan kekosongan jabatan wakil presiden dan tindak lanjut kelembagaan di MPR.

MPR perlu menindaklanjuti pengunduran diri Gibran, termasuk membahas agenda pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Perkembangan lanjutan itu tidak mengubah fakta bahwa rapat DPR pada 12 November 2026 untuk membahas hak menyatakan pendapat telah dibatalkan.

Sumber

• thejakartapost.com
• aljazeera.com