Oleh: Bahren Nurdin (Wakil Ketua; Pimpinan Ranting Istimewa NSW, Australia)
Dalam beberapa pekan terakhir, hiruk-pikuk melanda tubuh Muhammadiyah pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Regulasi tersebut membuka peluang bagi organisasi masyarakat (ormas) untuk mengelola lahan pertambangan. Saya melihat adanya pro dan kontra yang ‘membelah’ internal Muhammadiyah, dari level atas hingga akar rumput.
Baca Juga: Samardan Harahap Kembali Dipercaya Menjadi Ketua PD Muhammadiyah Kota Jambi Periode 2022 - 2027.
Tapi jangan bayangkan warga Muhammadiyah pecah dan gontok-gontokan. Tidak. Bukan begitu ‘adat’ orang Muhammadiyah dalam menyikapi suatu persoalan. Mereka akan ‘bertengkar’ dalam pandangan dan pemikiran yang kemudian akan meramaikan mimbar-mimbar akademik dengan berbagai diskusi dan seminar.
Lihat saja, kampus-kampus di bawah naungan Muhammadiyah hari-hari ini ramai dengan diskusi dengan mendatangkan para pakar dan ahli untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran yang menyala dan berkilau seperti batu bara juga emas.
Baca Juga: Tiga Nama Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi Dikirim ke Pusat
Paling tidak ada dua pandangan dasar; pro dan kontra. Bagi kubu yang mendukung, mereka berpandangan bahwa sumber daya alam berupa tambang seharusnya dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif.
Baca Juga: Natsir, Hamka, dan Etika Berpolitik
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
