AS Wajibkan Lisensi Ekspor Chip Komputasi Canggih ke Indonesia
Amerika Serikat menerbitkan aturan sementara yang mewajibkan lisensi ekspor, ekspor ulang, atau transfer chip komputasi canggih ke Indonesia dan empat negara lain mulai 16 November 2026.
Oleh Kevin Mikael Januar
· 2 menit baca
Washington — Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan Amerika Serikat menerbitkan aturan sementara pada 16 November 2026 yang mewajibkan lisensi untuk ekspor, ekspor ulang, atau transfer di dalam negeri atas semikonduktor canggih ke Indonesia dan empat negara lain.
Mengapa ini penting: Perusahaan di Indonesia yang melakukan transaksi atas semikonduktor komputasi canggih tertentu dapat memerlukan lisensi Amerika Serikat mulai 16 November 2026.
Menurut dokumen aturan tersebut, lima negara yang tercakup adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brasil, dan Thailand. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi risiko pengalihan teknologi komputasi canggih ke pihak atau negara yang tidak berwenang.
Aturan itu juga mencakup akses jarak jauh terhadap chip dan server kecerdasan buatan canggih. Biro Industri dan Keamanan menyatakan perkembangan komputasi awan memungkinkan kemampuan komputasi Amerika Serikat diakses melalui pusat data di negara ketiga, sehingga pengawasan diperluas untuk mencegah penghindaran pembatasan ekspor.
Ruang lingkup aturan
Ketentuan tersebut berlaku untuk barang, perangkat lunak, dan teknologi tertentu yang tercantum dalam daftar kendali ekspor Amerika Serikat. Dokumen itu menyebutkan sejumlah klasifikasi teknis, termasuk komoditas pada kategori 3A001.z dan 3A090, dengan pengecualian tertentu.
Persyaratan lisensi tidak berlaku secara seragam untuk semua transaksi. Aturan tersebut memuat pengecualian bagi semikonduktor yang ditujukan kepada perusahaan yang berkantor pusat di negara tertentu atau yang perusahaan induk akhirnya berkantor pusat di negara tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.
Biro Industri dan Keamanan menerbitkan aturan itu sebagai aturan final sementara. Dokumen resmi menyebutkan aturan tersebut menggantikan ketentuan yang menerapkan Aturan Difusi Kecerdasan Buatan pada era pemerintahan sebelumnya.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pertahanan
Indonesia Terima Airbus A340-500 Turkiye sebagai Offset Alutsista
Kementerian Pertahanan mengonfirmasi Indonesia akan menerima Airbus A340-500 dari Turkiye. Pesawat itu menjadi bagian dari skema offset pengadaan alat…
Terbaru di Teknologi

Baca juga




