Kabar18.com

Rabu, 18 November 2026

Dugaan Penyadapan di Jakarta Dorong Penguatan Komunikasi Nasional

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak disebut menunjukkan perlunya penguatan enkripsi, audit sistem, serta tata kelola komunikasi strategis nasional.

Oleh

· 2 menit baca

Jakarta — Dugaan penyadapan ilegal disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, aktivis, dan masyarakat sipil pada 17 November 2026. Informasi itu mencuat dalam pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR pada 12 November 2026.

Sasaran dugaan penyadapan mencakup lingkungan kepresidenan, kementerian dan lembaga, anggota legislatif, kepala daerah, serta institusi penegak hukum. Dugaan itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Isu ini dipandang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan teknologi pengawasan. Keamanan komunikasi pejabat, perlindungan informasi strategis, dan tata kelola pengawasan juga dinilai berhubungan dengan kepercayaan terhadap institusi negara serta kepastian bagi dunia usaha.

Keamanan komunikasi berpengaruh pada kepercayaan investor

Keamanan komunikasi menjadi bagian dari infrastruktur kepercayaan ketika Indonesia berupaya mempercepat transformasi ekonomi, menarik investasi berkualitas, dan membangun industri hilirisasi. Investor turut mempertimbangkan stabilitas politik, kepastian hukum, perlindungan informasi strategis, serta kemampuan negara menjaga kerahasiaan komunikasi.

Praktisi keamanan siber Bob S. Effendi menyebut Indonesia membutuhkan perangkat khusus, sistem operasi yang diperkeras, dan platform komunikasi terenkripsi yang berada dalam kendali nasional. Perlindungan itu mencakup komunikasi strategis presiden dan pejabat negara, sekaligus data perusahaan, proyek, serta informasi kebijakan pemerintah.

Audit terhadap perangkat dan sistem penyadapan milik institusi negara diperlukan. Audit perlu mencakup legalitas pengadaan, mekanisme pengoperasian, daftar pihak yang memiliki akses, pencatatan aktivitas, serta keamanan penyimpanan dan penghapusan data.

Penguatan regulasi, persetujuan yang sesuai hukum, pembatasan akses, pengawasan eksternal, dan koordinasi antara Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, aparat penegak hukum, serta lembaga keamanan informasi negara disebut sebagai bagian dari langkah lanjutan. Tidak ada jadwal pelaksanaan langkah-langkah tersebut.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Teknologi

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.