Kabar18.com

Rabu, 18 November 2026

DEFA Perkuat Peluang Indonesia di Pembayaran Digital ASEAN

Indonesia dinilai berpeluang memperkuat posisi pembayaran digital ASEAN melalui DEFA dan QRIS. Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur, regulasi, AI, serta kebijakan data.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Seseorang memegang mesin POS saat tangan lain mendekatkan kartu pembayaran nirsentuh.
Ilustrasi: Seseorang memegang mesin POS saat tangan lain mendekatkan kartu pembayaran nirsentuh. · Foto: Ivan S / Pexels

Manila — Indonesia berpeluang menjadi pemain utama pembayaran digital ASEAN setelah Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, pada 14 November 2026.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai peluang tersebut ditopang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), jumlah penduduk Indonesia, dan penetrasi internet yang meningkat. Ia menyebut sektor pembayaran dapat menjadi penggerak ekonomi digital Indonesia di kawasan.

Namun, Nailul mengingatkan bahwa besarnya pasar domestik tidak otomatis menjadikan Indonesia pemain utama ekonomi digital. Indonesia perlu memperkuat infrastruktur internet, industri teknologi nasional, pengembangan kecerdasan artifisial (AI), serta kapasitas pengolahan data di dalam negeri.

DEFA membuka peluang konektivitas pembayaran lintas negara

Perjanjian tersebut membuka peluang penguatan konektivitas pembayaran digital antarnegara, termasuk melalui perluasan penggunaan QRIS di ASEAN. Interoperabilitas sistem pembayaran diharapkan memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah serta pedagang lokal.

Selain pembayaran, implementasi DEFA berkaitan dengan perdagangan digital, arus data lintas batas, identitas digital, keamanan siber, pelindungan data pribadi, dan kecerdasan artifisial. Indonesia juga perlu memastikan perusahaan digital yang memanfaatkan pasar domestik mengembangkan kegiatan usaha dan pengolahan data di dalam negeri.

Lokalisasi data menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan kesepakatan. Nailul menilai kebijakan tersebut perlu diperkuat agar pemanfaatan data masyarakat Indonesia turut menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Ketimpangan infrastruktur digital antarnegara ASEAN juga menjadi tantangan.

Pemerintah memprioritaskan percepatan ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, identifikasi penyesuaian aturan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur digital untuk mendukung pelaksanaan DEFA.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Teknologi

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.