Badung Rancang Transportasi Publik Listrik Terintegrasi di Kuta
Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan Kuta sebagai proyek percontohan kawasan rendah emisi melalui jalur transportasi listrik, kantong parkir, dan integrasi dengan rencana kereta api Bali Selatan.
Oleh Asyinta Sastra
· 2 menit baca
Kuta — Pemerintah Kabupaten Badung merancang transportasi publik berbasis listrik untuk kawasan Kuta pada 9 November 2026. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyebut Kuta akan menjadi proyek percontohan penataan kawasan rendah emisi.
Mengapa ini penting: Rencana ini dapat mengubah pola perjalanan masyarakat dan wisatawan di Kuta melalui transportasi listrik serta kantong parkir yang ditargetkan digunakan pada akhir 2026.
Menurut Adi Arnawa, pemerintah daerah akan lebih dulu menyiapkan kantong parkir dan menyusun jalur transportasi publik listrik. Langkah itu ditujukan untuk mengurangi kemacetan serta mendukung penertiban parkir di badan jalan.
Koridor awal yang disiapkan menghubungkan sentral parkir, Monumen Bom Bali, Seminyak, Jalan Pantai Kuta, dan Legian sebelum kembali ke sentral parkir. Pemerintah daerah juga merencanakan pembenahan infrastruktur pendukung pariwisata di kawasan tersebut.
Rencana Badung itu berlangsung bersamaan dengan arah pengembangan transportasi publik Bali yang terintegrasi. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bus listrik yang diuji coba pada 9 November 2026 disiapkan terhubung dengan kereta api yang direncanakan dibangun di Bali Selatan.
Koster juga menyebut Kuta menjadi salah satu lokasi yang disiapkan untuk pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development. Integrasi antarmoda itu diarahkan untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di Bali Selatan.
Pemerintah Kabupaten Badung sebelumnya menargetkan salah satu kantong parkir di Kuta dapat digunakan pada malam pergantian tahun 2026 ke 2027. Fasilitas itu disiapkan agar kendaraan tidak lagi menggunakan badan Jalan Pantai Kuta sebagai tempat parkir.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Kesehatan
Kemenkes Catat Rasio Dokter Indonesia 0,62 per 1.000 Penduduk
Kementerian Kesehatan mencatat 180.327 dokter teregistrasi dengan rasio 0,62 dokter per 1.000 penduduk. Pemerataan tenaga kesehatan di puskesmas dan R…
Terbaru di Pariwisata

Berita utama hari ini

Baca juga




