Kabar18.com

Selasa, 10 November 2026

Bima Arya Dorong Gubernur Atasi Konflik Kawasan Hutan di Jakarta

Bima Arya Sugiarto mendorong koordinasi pusat dan daerah untuk menangani konflik kawasan hutan serta lahan. Gubernur diminta menjadi simpul penyelesaian konflik lintas kabupaten dan kota.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Batang pohon besar dengan tanda cat putih dan angka di dalam hutan berdaun rimbun.
Ilustrasi: Batang pohon besar dengan tanda cat putih dan angka di dalam hutan berdaun rimbun. · Foto: Vladimir Srajber / Pexels

Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Bima menyebut pembahasan perlu berfokus pada kepastian status dan batas wilayah serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah. Menurut dia, penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan batas administrasi diperlukan untuk mengurangi potensi tumpang tindih penguasaan serta pemanfaatan lahan.

Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perlu dinilai berdasarkan peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan. Penilaian tersebut harus selaras dengan RTRW dan kebijakan pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru.

Gubernur didorong menjadi simpul koordinasi konflik lintas daerah

Kemendagri mendorong gubernur menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus simpul koordinasi untuk persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur diharapkan memfasilitasi penanganan konflik yang berkaitan dengan batas wilayah dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Poskota melaporkan, perbedaan data dan ketidaksesuaian tata ruang antarjenjang pemerintahan dapat menghambat penanganan sengketa lahan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah didorong menyelaraskan peta kawasan hutan, izin PBPH, RTRW, serta batas administrasi.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri mendorong penguatan sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah. Poskota menyebut sinkronisasi tersebut akan dipacu berbasis kebijakan satu peta untuk menjadi acuan bersama dalam pengambilan keputusan perizinan dan penanganan sengketa lahan.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.