Bima Arya Dorong Gubernur Atasi Konflik Kawasan Hutan di Jakarta
Bima Arya Sugiarto mendorong koordinasi pusat dan daerah untuk menangani konflik kawasan hutan serta lahan. Gubernur diminta menjadi simpul penyelesaian konflik lintas kabupaten dan kota.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Bima menyebut pembahasan perlu berfokus pada kepastian status dan batas wilayah serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah. Menurut dia, penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan batas administrasi diperlukan untuk mengurangi potensi tumpang tindih penguasaan serta pemanfaatan lahan.
Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perlu dinilai berdasarkan peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan. Penilaian tersebut harus selaras dengan RTRW dan kebijakan pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru.
Gubernur didorong menjadi simpul koordinasi konflik lintas daerah
Kemendagri mendorong gubernur menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus simpul koordinasi untuk persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur diharapkan memfasilitasi penanganan konflik yang berkaitan dengan batas wilayah dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Poskota melaporkan, perbedaan data dan ketidaksesuaian tata ruang antarjenjang pemerintahan dapat menghambat penanganan sengketa lahan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah didorong menyelaraskan peta kawasan hutan, izin PBPH, RTRW, serta batas administrasi.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri mendorong penguatan sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah. Poskota menyebut sinkronisasi tersebut akan dipacu berbasis kebijakan satu peta untuk menjadi acuan bersama dalam pengambilan keputusan perizinan dan penanganan sengketa lahan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Gaya Hidup
Orang Tua Jakarta Diminta Kenali Potensi Anak Tanpa Membandingkan
Orang tua di Jakarta dianjurkan mengamati minat, kemampuan, dan respons anak tanpa menjadikan anak lain sebagai pembanding. Pemetaan talenta disebut s…
Paling ramai di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga




