Kabar18.com

Selasa, 10 November 2026

DPR AS Agendakan Pemungutan Suara Pemakzulan Pete Hegseth

DPR Amerika Serikat bersiap membahas delapan dakwaan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada 11 November. Donald Trump menyatakan tetap mendukungnya.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Bagian dalam kubah United States Capitol Rotunda dengan patung dan lukisan dinding megah.
Ilustrasi: Bagian dalam kubah United States Capitol Rotunda dengan patung dan lukisan dinding megah. · Foto: Ramon Perucho / Pexels

Washington — DPR Amerika Serikat menjadwalkan pemungutan suara atas resolusi pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Rabu, 11 November 2026, setelah anggota DPR Thomas Massie mengajukan delapan butir dakwaan.

Resolusi itu diajukan melalui prosedur khusus yang mewajibkan DPR mempertimbangkannya dalam dua hari legislatif. Pemungutan suara dapat dilakukan atas delapan pasal pemakzulan atau atas usulan untuk menunda dan mengesampingkan resolusi tersebut.

Dakwaan yang diajukan Massie mencakup tuduhan bahwa Hegseth menjalankan operasi militer di Iran tanpa otorisasi Kongres, melanjutkan konflik melewati batas waktu War Powers Resolution, gagal melindungi warga sipil, serta memerintahkan serangan yang disebut tidak sah terhadap kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba.

Butir lain berkaitan dengan dugaan pembalasan terhadap Senator Mark Kelly, rencana penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro tanpa kewenangan hukum, dan operasi militer Amerika Serikat di Yaman. Delapan dakwaan tersebut menuduh Hegseth melakukan pelanggaran berat dan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya.

Pemungutan suara menentukan tahap berikutnya

Presiden Donald Trump menyatakan akan tetap mendukung Hegseth meskipun DPR memakzulkannya. Trump juga menolak pertanyaan mengenai masa depan politik Menteri Pertahanan tersebut dan membela kinerjanya.

Resolusi pemakzulan cukup memperoleh mayoritas sederhana di DPR untuk disetujui. Jika lolos, perkara itu akan diteruskan ke Senat untuk diputuskan apakah dakwaan dihentikan atau disidangkan. Senat kemudian memerlukan dukungan dua pertiga anggota untuk menjatuhkan hukuman pemakzulan dan memberhentikan pejabat.

Perkembangan ini relevan bagi Indonesia karena keputusan DPR Amerika Serikat mengenai penggunaan kekuatan militer dan keberlanjutan konflik luar negeri dapat memengaruhi arah kebijakan keamanan Washington, termasuk hubungan strategis serta stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Internasional

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.