Yudi Minta Dewas KPK Usut Dugaan Bocornya Perkara HGB Bogor

Bogor — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera mengusut dugaan pembocoran dokumen perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada 9 November 2026.

Yudi menyampaikan permintaan itu setelah Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut adanya dugaan keterlibatan dua pegawai KPK dalam pembocoran informasi perkara. Boyamin Saiman dari MAKI mengatakan kedua pegawai tersebut telah dilaporkan kepada Dewas KPK. Salah satu yang disebut ialah personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK yang berasal dari lembaga luar KPK.

Menurut Yudi, KPK perlu menelusuri kebenaran informasi tersebut untuk menjaga integritas penanganan perkara. Ia menilai Dewas KPK dapat menelusuri ada atau tidaknya keterlibatan pegawai yang disebut dalam laporan itu.

Pengusutan penting bagi penanganan perkara HGB

Dugaan kebocoran informasi berkaitan dengan perkara suap pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Para tersangka mencakup Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon.

Lima tersangka lainnya ialah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat orang di antaranya disebut sebagai pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Yudi meminta Dewas KPK menuntaskan pengusutan atas dugaan pembocoran informasi yang disampaikan MAKI. Laporan kepada Dewas menjadi langkah yang disebut dalam pemberitaan sebagai tindak lanjut atas dugaan tersebut.

Sumber

• detikcom — laporan dugaan pembocoran perkara ATR/BPN
• cnbcindonesia.com
• liputan6.com