Buruh Siapkan Aksi di 38 Provinsi Kawal Upah Minimum 2027

Jakarta — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyiapkan aksi unjuk rasa bergelombang di 38 provinsi pada 15–30 Oktober 2026 untuk mengawal penetapan upah minimum 2027.

Aksi tersebut diarahkan ke daerah masing-masing, terutama wilayah basis industri, dengan sasaran kantor pemerintah daerah. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan rangkaian aksi itu berkaitan dengan tuntutan kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 7,5–9,5 persen.

Buruh meminta pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 1 November 2026. Mereka juga mengusulkan agar upah minimum sektoral lebih tinggi daripada upah minimum umum di wilayah yang sama.

Aksi mengawal keputusan upah minimum 2027

Bagi pembaca di berbagai daerah, rangkaian aksi ini berkaitan langsung dengan proses penetapan standar upah provinsi dan sektoral. Pelaksanaan di 38 provinsi membuat isu tersebut tidak terbatas pada satu kawasan, karena tuntutan akan disampaikan kepada pemerintah daerah di wilayah masing-masing.

KSPI dan Partai Buruh menyebut aksi berlangsung pada 15–30 Oktober 2026, menjelang jadwal penetapan UMP dan UMSP 2027 pada 1 November 2026. Tuntutan kenaikan yang disampaikan buruh berada pada kisaran 7,5–9,5 persen.

Aksi juga membawa isu lain, yakni pembatasan pekerjaan alih daya dan pembayaran pesangon. Namun, laporan yang tersedia menempatkan pengawalan penetapan upah minimum 2027 sebagai agenda utama kegiatan di daerah.

Rangkaian aksi dijadwalkan berlangsung secara bergelombang selama periode tersebut. Penetapan upah minimum melibatkan gubernur dan dewan pengupahan di masing-masing wilayah.

Sumber

• SINDOnews — laporan aksi buruh dan tuntutan upah minimum
• CNBC Indonesia — laporan rencana aksi buruh menjelang penetapan upah
• katadata.co.id
• news.harianjogja.com