Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2027 pada 21 November
Gubernur wajib menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Penghitungan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ketenagakerjaan, dan ekonomi daerah.
Oleh Pandi Muktar
· 1 menit baca
Jakarta — Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026 sesuai jadwal pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan batas penetapan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Ketentuan mengenai penetapan upah minimum 2027 juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Selain UMP, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Penetapan UMSP dijadwalkan lima hari setelah batas penetapan UMP, yakni 26 November 2026. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Penetapan UMP Menjadi Acuan Pengupahan Daerah
Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ketenagakerjaan, dan dinamika ekonomi daerah. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam penyusunan besaran upah minimum di tingkat provinsi.
Batas waktu 21 November 2026 berlaku untuk penetapan UMP secara nasional. Setelah itu, pemerintah daerah memiliki jadwal lanjutan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi. Informasi besaran UMP tiap provinsi akan menjadi acuan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam menyiapkan kebijakan pengupahan 2027.
Penetapan UMP dan UMSP berada pada kewenangan wajib gubernur, sedangkan penetapan UMK dan UMSK bersifat dapat dilakukan oleh gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Tokoh
Yassierli Jelaskan Skema Pesangon Baru di Jakarta
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menghapus pengali pesangon 0,5 kali. Pengali terendah kini satu kali upah.
Terbaru di Ekonomi & Keuangan
Berita utama hari ini

Baca juga





