Kabar18.com

Kamis, 19 November 2026

FNPBI Soroti Pendidikan Anak dan Koperasi Pekerja di Jakarta

Kongres VII FNPBI di Jakarta menyoroti pendidikan anak, perumahan layak, dan koperasi pekerja sebagai bagian dari kesejahteraan buruh dalam agenda reindustrialisasi.

Oleh

· 2 menit baca

Jakarta — Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menambahkan sorotan pada jaminan pendidikan anak, akses perumahan layak, dan penguatan koperasi pekerja dalam Kongres VII FNPBI di Jakarta pada 17 November 2026.

Forum tersebut menilai kesejahteraan buruh tidak cukup diukur dari besaran upah. FNPBI mendorong agar agenda reindustrialisasi dan hilirisasi memperkuat industri pendukung dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memberi manfaat ekonomi yang dirasakan pekerja dan masyarakat.

Media Indonesia melaporkan kongres diikuti 120 delegasi dari berbagai wilayah Indonesia. Forum mengusung tema “Industrialisasi Nasional Bangkit, Buruh Bahagia” dan membahas perlindungan ketenagakerjaan dalam rancangan reindustrialisasi nasional.

Japos.co menyebut pembahasan kesejahteraan mencakup kepastian jaminan sosial, akses pendidikan bagi anak buruh, ketersediaan perumahan layak, dan penguatan koperasi pekerja. Selatan News juga melaporkan dorongan agar koperasi di lingkungan perusahaan membantu memenuhi kebutuhan pekerja dan memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi buruh serta keluarganya.

Reindustrialisasi perlu berdampak langsung pada keluarga pekerja

Bagi pembaca, isu ini berkaitan dengan dampak pembangunan industri terhadap pendapatan, pendidikan anak, tempat tinggal, dan ketahanan ekonomi keluarga. FNPBI menilai pertumbuhan industri perlu berjalan bersama perlindungan hak dasar pekerja, bukan hanya peningkatan produksi dan investasi.

Kongres juga menyoroti pentingnya penguatan industri pendukung domestik agar hilirisasi menciptakan efek berantai bagi ekonomi nasional. FNPBI menekankan perlunya kepastian hubungan kerja, norma pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kebebasan berserikat.

Kepengurusan FNPBI periode 2026–2031 berencana memperkuat dialog tripartit dengan pemerintah dan dunia usaha. Langkah itu diarahkan untuk memastikan pembangunan industri nasional tetap memperhatikan perlindungan hak dasar dan kepastian kerja bagi buruh Indonesia.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Analisis

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.