Kabar18.com

Kamis, 19 November 2026

Upaya Pemakzulan Gibran Meredup di DPR Jakarta

DPR membatalkan rapat paripurna untuk membahas usulan pemakzulan Gibran setelah wakil presiden itu mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Deretan kursi abu-abu kosong di dalam sebuah ruangan auditorium atau bioskop.
Ilustrasi: Deretan kursi abu-abu kosong di dalam sebuah ruangan auditorium atau bioskop. · Foto: Nilo Velez / wordpress (Openverse), CC0

Jakarta — Upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meredup sebelum masuk rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, setelah Gibran mengajukan pengunduran diri.

DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB untuk membahas usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Usulan itu diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonannya sebagai wakil presiden.

Pembatalan tersebut dikonfirmasi Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR yang turut mendukung usulan. Ia menyatakan pengajuan hak menyatakan pendapat tidak lagi relevan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pembatalan paripurna mengubah arah proses politik

Bagi pembaca nasional, perkembangan ini menunjukkan bahwa agenda DPR mengenai dugaan pemakzulan tidak berlanjut ke tahap pembahasan terbuka di rapat paripurna. Hak menyatakan pendapat merupakan tahapan yang dapat mengawali proses pemakzulan, tetapi agenda tersebut kehilangan pokok perkara setelah pengunduran diri Gibran.

Usulan sebelumnya telah diterima pimpinan DPR pada 11 November 2026. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut 120 anggota dari delapan fraksi menandatangani usulan itu. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai wakil presiden.

Rapat yang semula dijadwalkan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB itu akhirnya dibatalkan. Gibran kemudian menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR. Muhammad Khozin mengatakan penghormatan terhadap keputusan tersebut membuat usulan hak menyatakan pendapat tidak perlu diteruskan.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Politik

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.