Tito Belum Pastikan Pencairan Tambahan Dana Daerah
Mendagri Tito Karnavian menyatakan jadwal pencairan tambahan TKD belum dipastikan. Skemanya mencakup Rp100 miliar per provinsi dan Rp20 miliar per kabupaten/kota.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pada 17 November 2026 waktu pencairan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) belum dipastikan, dengan skema Rp100 miliar untuk setiap provinsi dan Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota.
Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran TKD dengan nilai total lebih dari Rp4 triliun. Tito menyebut alokasi Rp100 miliar untuk 38 provinsi mencapai Rp3,8 triliun, sedangkan kebutuhan untuk 514 kabupaten/kota dengan alokasi Rp20 miliar mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ketidakpastian pencairan memengaruhi perencanaan daerah
Bagi pemerintah daerah, kepastian jadwal diperlukan untuk menyusun rencana penggunaan anggaran. Tito mengatakan pemerintah masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Keuangan.
Tito menyarankan pencairan dilakukan secepatnya apabila tambahan anggaran ditargetkan masuk pada 2026. Pemerintah telah memasuki November, sementara penyaluran membutuhkan tahapan administrasi. Jika dana baru disalurkan menjelang akhir tahun, anggaran berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan baru dapat dimanfaatkan pemerintah daerah pada Januari 2027.
Dengan demikian, skema nominal tambahan telah disebutkan, tetapi waktu penyaluran dan mekanisme pelaksanaannya masih menunggu pembahasan lanjutan. Pemerintah daerah masih menanti keputusan mengenai realisasi pada 2026 atau 2027.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Gaya Hidup
Orang Tua Jakarta Diminta Kenali Potensi Anak Tanpa Membandingkan
Orang tua di Jakarta dianjurkan mengamati minat, kemampuan, dan respons anak tanpa menjadikan anak lain sebagai pembanding. Pemetaan talenta disebut s…
Terbaru di Pemerintahan


