Gubernur Al Haris, Kekeh Bangun Stockpile Batubara di Aurkenali

Kebijakan pemerintah tetap melanjutkan pembangunan stockpile batu bara di Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Reporter: DD | Editor: Muhammad Asrori
Gubernur Al Haris, Kekeh Bangun Stockpile Batubara di Aurkenali
Warga Perumnas Aurduri, Mendalo Laut dan Mendalo Darat Gelar Do'a Bersama Tolak Stockpile Batubara.(Foto.Ist)

 JAMBI,KABAR18.COM - Kebijakan pemerintah yang tetap melanjutkan pembangunan stockpile batu bara di Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sangat disesalkan oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Jambi, Adri SH MH.

Adri menilai, kebijakan itu tidak pro rakyat. Adri tidak menolak investor berusaha di Jambi. Hanya saja bisnis yang dilakukan harus memikirkan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah operasional mereka.

Baca Juga: Warga Tolak Stockpile Batu Bara Dekat Perumahan Aurduri

“Saya tidak menolak investor. Saya hanya minta usaha yang dibuka jangan sampai mengorbankan masyarakat dan harus ramah lingkungan,” tegas pria yang akrab disapa Panglima itu, Rabu, 29 November 2023.

Adri kaget melihat kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak memihak pada warga. Stockpile yang akan dibangun PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) itu, dekat sekali dengan pemukiman warga, seperti perumnas Aurduri.

Baca Juga: YLKI Jambi Tolak Keras Stockpile Batu Bara Dekat Perumahan Aurduri

“Kok rakyat sendiri tidak dibela. Stockpile itu akan menyengsarakan masyarakat sekitar. Banyak dampaknya. Bukan cuma sekarang, tapi jauh kedepan,” tandas Adri yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Dari pantauan di lapangan, lokasi stockpile batu bara itu berada di RT 04 Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Baca Juga: Tolak Stockpile Batu Bara, Forum RT Surati Lurah Aur Kenali

Berdasarkan Perda Kota Jambi No. 09 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi Tahun 2013 - 2033, lokasi itu masuk dalam kawasan pemukiman, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan sempadan sungai.

Stockpile ini sangat dekat dengan komplek perumahan, di Desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Juga dengan Perumahan Aurduri. Jumlah warganya mencapai belasan ribu jiwa.

Sebelumnya, Senin, 27 November 2023, Gubernur Jambi, Al Haris, menggelar rapat di rumah dinasnya, membahas jalan khusus  angkutan batu bara dan stockpile Aurkenali.

Rapat dihadiri instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Polda Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Muarojambi, termasuk pihak PT SAS.

Rapat tertutup berlangsung di Ruang VIP Rumah Dinas Gubernur Jambi, dipimpin langsung oleh Al Haris. Hasilnya, diputuskan membentuk tim penyelesaian polemik pembangunan jalan khusus dan stockpile batu bara di Aurkenali, Mendalo Darat dan Mendalo Laut.

Al Haris minta jalur khusus dan pembangunan stockpile di Aurkenali segera diselesaikan. Alasannya, PT SAS sudah mengantongi hasil analisis dampak lingkungan (amdal).

“Untuk membangun stockpile dan jalan khusus angkutan batu bara itu, semua sudah dikaji. Dari dampak lingkungan, jalur PDAM, hingga jarak dengan pemukiman,” katanya kala itu.

Al Haris tetap ngotot pembangunan stockpile dan jalan angkutan batu bara itu. Soal adanya penolakan warga sekitar, katanya hanya karena kurangnya sosialisasi saja.

“Penolakan itu karena sosialisasinya kurang. Nanti tim yang melakukannya melalui dinas, camat dan lurah,” ujarnya.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi yang tetap bersikeras melanjutkan pembangunan jalan khusus dan stockpile batu bara di Aurkenali dan Mendalo, membuat warga setempat sangat kecewa.

Tokoh masyarakat Perumahan Aurduri, Sarif menilai semestinya Al Haris selaku Gubernur Jambi berpihak ke warga, bukan ke perusahaan. Al Haris harusnya melihat dampak yang bakal menimpa warga sekitar area stockpile.

“Gubernur harusnya memikirkan warga yang akan terkena dampak. Sudah banyak contohnya, kenapa masih juga dipaksakan, Kami tidak menolak stockpile, yang kami minta jangan di dekat lingkungan warga,” tegas mantan aktivis ini.

Warga lainnya, Raul, juga heran melihat sikap Al Haris yang tidak berpihak kepada warga. Kalaupun izin jalur khusus dan stockpile batu bara itu wewenang pemerintah pusat, Al Haris semestinya mengeluarkan rekomendasi menolak, demi kepentingan warga.

“Kalau berpihak ke warga, sampaikan ke pusat bahwa warga menolak. Begitu seharusnya gubernur. Selamatkan warga, bukan malah merugikan,” tegas Raul. *

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kabar Lainnya

Kabar Lainnya