Indonesia Siapkan 70.000 Personel untuk Cegah Kebakaran Hutan

Antalya — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah Indonesia akan meningkatkan jumlah penjaga hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel pada 12 November 2026 di Antalya, Turki.

Mengapa ini penting: Jika diterapkan, penambahan personel dari 8.000 menjadi 70.000 akan memperluas kapasitas pencegahan karhutla dan pengawasan kawasan hutan di Indonesia.

Hashim menyampaikan rencana itu dalam Antalya Leaders Summit yang menjadi bagian dari Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31. Menurut Anadolu, langkah tersebut disiapkan ketika Indonesia menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dan risiko kekeringan yang dikaitkan dengan kondisi El Nino.

Selain menambah personel, pemerintah akan memperkuat sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional, serta meningkatkan kapasitas petugas. Lebih dari 25.000 anggota masyarakat lokal, menurut Hashim, telah dilibatkan dalam pencegahan kebakaran hutan.

Anadolu melaporkan kebakaran hutan dan lahan memengaruhi sekitar 202.000 hektare pada Januari-Juli 2026. Luas itu lebih besar dibandingkan periode yang sama pada 2019 dan 2023, yang juga berlangsung dalam tahun El Nino.

Dalam pernyataannya, Hashim mengatakan Indonesia memperkuat pencegahan melalui restorasi, penegakan hukum, dan kerja sama dengan mitra regional untuk menangani dampak asap lintas batas. Pernyataan itu menempatkan pencegahan karhutla sebagai bagian dari perlindungan hutan dan penanganan dampak terhadap negara tetangga.

Protes di Jakarta

Pada hari yang sama, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan koalisi Orang Muda Pulihkan Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta. Menurut TribunJakarta, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Jangan Bermain Api dengan Kami” dan menampilkan visual orangutan bermasker.

Aktivis juga mengenakan kostum harimau, orangutan, dan rusa. Mereka mendesak pemulihan ekosistem serta ruang hidup masyarakat, dan meminta pertanggungjawaban hukum serta lingkungan dari perusahaan yang terlibat dalam bencana ekologis.

Sumber

• Anadolu Agency
• Tribunnews